Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kelulusan dan PPDB 2020

Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kelulusan dan PPDB 2020

Amongguru.com. Di dalam rangka melaksanakan kebijakan program Merdeka Belajar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2020.

Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2020 diterbitkan terkait dengan Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021.

Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2020 ini ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

Melalui Surat Edaran tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengimbau agar Gubernur dan Bupati/Walikota segera melakukan beberapa persiapan untuk menyelenggarakan kebijakan Merdeka Belajar, khususnya dalam penentuan kelulusan peserta didik dan pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2020/2021.

Berikut adalah persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk merealisasikan kedua hal tersebut.

1. Penentuan Kelulusan Peserta Didik

Kelulusan peserta didik ditentukan melalui ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berdasarkan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru,

Bahan ujian sekolah untuk kelulusan peserta didik (seperti tes tertulis, portofolio, penugasan, danf aiau bentuk kegiatan lain) dibuat oleh guru pada masing-masing satuan pendidikan.

Satuan pendidikan yang belum siap membuat bahan ujian sekolah dapat menggunakan bahan penilaian yang diperoleh dari berbagai sumber.

Dinas pendidikan tidak dapat memaksa satuan pendidikan untuk menggunakan bahan tertentu dalam pelaksanaan Ujian Sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan  contoh-contoh praktik, baik Ujian Sekolah melaiui laman https://puspendik.kemdikbud.go.id/publikasi.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pemerintah Daerah segera menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daerah dan menetapkan  wilayah zonasi sesuai dengan kewenangannya.

Hal ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta melakukan koordinasi dengan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan {LPMP Kemendikbud).

Pemerintah Daerah mengirimkan dokumen resmi berupa kebijakan teknis pelaksanaan PPDB daerah dan penetapan wilayah zonasi,

Pengiriman dokumen ditujukan kepada Kepala LPMP Kemendikbud sesuai wilayah kerjanya, paling lambat minggu keempat pada bulan Maret 2020.

Pemerintah Daerah tidak menggunakan nilai ujian nasional dan/atau nilai ujian lainnya dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi dan jalur afirmasi.

Apabila Pemerintah Daerah hendak melaksanakan tes untuk seleksi jalur prestasi jenjang SMP, dapat dilaksanakan sebagai bagian dari Ujian Sekolah.

Baca : Permendikbud Nomor 3 4 5 6 7 Tahun 2020 Landasan Hukum Kampus Merdeka

Keikutsertaan peserta didik dalam tes seleksi tersebut harus bersifat sukarela. Dengan demikian, satuan pendidikan maupun peserta didik tidak boleh diwajibkan untuk mengikuti tes seleksi tersebut.

Di dalam hal Pemerintah Daerah melaksanakan tes untuk seleksi jalur prestasi jenjang SMP sebagaimana dimaksud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan contoh-contoh praktik baik, yang bisa digunakan untuk tes seleksi melalui laman https://puspendik.kemdikbud.go.id/publikasi.

Melakukan sosialisasi terhadap :

  1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
  2. penetapan zonasi; dan
  3. petunjuk teknis pelaksanaan PPDB daerah,

kepada seluruh kepala sekolah, guru, dan orang tua peserta didik sebelum dilakukan pengumuman pendaftaran PPDB.

Melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP Kemendikbud sesuai wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021 secara lengkap dapat di unduh di sini.

Demikian Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2020/2021. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan