SKB Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19

SKB Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19

Amongguru.com. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan Bersama SKB 4 Menteri tentang Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19.

SKB 4 Menteri tersebut bernomor 03/KB/2020; nomor 612 Tahun 2020; Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020; dan Nomor 119/4536/SJ tertanggal 7 Agustus 2020.

SKB 4 Menteri ini sebagai perubahan atas Keputusan bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 TAHUN 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sesuai hasil evaluasi Pemerintah, terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka dapat diperluas sampai dengan zona kuning yang memiliki tingkat risiko penularan rendah sesuai hasil pemetaan satuan tugas nasional penanganan Covid-19.

Di dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud, perlu memperhatikan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan dan penetapan zona oleh satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 pada seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia.

Pembelajaran praktik di sekolah menengah kejuruan juga diperlukan untuk memastikan agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Bersama SKB tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Di dalam SKB 4 Menteri tersebut, ditetapkan beberapa hal, sebagai berikut.

1. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia dengan ketentuan berikut.

a. satuan pendidikan yang berada di daerah Zona Hijau dan Kuning berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional (https://covid19.go.id/peta-risiko) dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah.

Izin tersebut melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 setempat.

b. satuan pendidikan yang berada di daerah Zona Orange dan Merah berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).

2. Peta risiko Covid-19 pada pulau-pulau kecil dapat menggunakan Zona di pulau tersebut berdasarkan hasil pemetaan satuan tugas penanganan Covid-19 setempat.

3. Mengubah Lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19).

Panduan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19

1. Satuan pendidikan yang berada di daerah Zona Orange dan Merah berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional (https://covid19.go.id/peta-risiko), dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan BDR.

2.  Kepala satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada semua zona wajib mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan.

3. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada semua zona :

a. wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman Dapodik atau EMIS untuk  menentukan kesiapan satuan pendidikan; dan

b. tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bagi:

  • satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa; atau
  • satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa, tetapi kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap.

4. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada Zona Hijau dan Kuning dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan selama masa transisi bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa dan merasa siap.

5. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada Zona Hijau dan Kuning dilaksanakan terlebih dahulu pada :

a. jenjang pendidikan dasar, terdiri atas Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Paket A dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Paket B;

b. jenjang pendidikan menengah, terdiri atas Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Teknologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Paket.

Sedangkan pembelajaran tatap muka pada PAUD formal (Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan TK Luar Biasa) dan PAUD nonformal (Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)) paling cepat 2 (dua) bulan setelah pembelajaran tatap muka dimulai pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

6. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah Zona Hijau dan Kuning dilaksanakan melalui dua fase sebagai berikut.

a. Masa Transisi
  • Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
  • Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi
    kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
b. Masa Kebiasaan Baru
  • Setelah masa transisi selesai, apabila daerahnya tetap dikategorikan sebagai daerah Zona Hijau dan Kuning, maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasan baru.

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) secara lengkap dapat dilihat dan di unduh pada tautan berikut.

Salinan SKB 4 Menteri tentang Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 (Unduh)

Infografik SKB 4 Menteri tentang Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Covid-19 (Unduh)

Demikian informasi mengenai SKB 4 Menteri tentang Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan