Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemendikbudristek

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemendikbudristek

Amongguru,com. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) telah menandatangani Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemendikbudristek.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pusat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemendiknbudristek.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Baca : Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Prinsip Pelaksanaan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian dilaksanakan dengan prinsip-prinsip berikut.

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

2. Keterpaduan

Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

3. Kesinambungan

Kesinambungan aadalah keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

4. Efisiensi

Efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas, yaitu  kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

6. Interopebalitas

Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

7. Keamanan

Keamanan merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup SPBE Kementerian meliputi:

1. tata kelola SPBE Kementerian;

2. manajemen SPBE Kementerian;

3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;

4. penyelenggara SPBE Kementerian; dan

5. pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.

Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemendikbudristek selengkapnya dapat dibaca dan di unduh pada tautan berikut ini.

Unduh

Demikian Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemendikbudristek. Semoga bermanfaat,

Tinggalkan Balasan