Sejarah Singkat Supersemar, Isi, Tujuan, dan Kontroversinya

Sejarah Singkat Supersemar, Isi, Tujuan, dan Kontroversinya

Amongguru,com. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) merupakan surat perintah yang ditandangani oleh Presiden Republik Indonesia, Soekarno, pada tanggal 11 Maret 1966.

Surat perintah yang dikenal sebagai “Surat Sakti” ini berisi perintah yang menginstruksikan kepada mantan presiden Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) saat itu, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi keamanan yang buruk tersebut.

Lahirnya Supersemar tidak lepas dari kaitannya dengan Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) PKI yang telah menyebabkan gugurnya sejumlah jenderal Angkatan Darat pada tahun 1965.

Mantan Presiden Soeharto yang pada waktu itu menjabat Pangkopkamtib menjadi ujung tombak pemberantasan antek-antek Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai respon dari penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal Angkatan Darat tersebut.

Sejarah Supersemar

Sejarah awal lahirnya Supersemar terjadi ketika tanggal 11 Maret 1966. Pada saat itu Presiden Soekarno sedang mengadakan Sidang Pelantikan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan yang dikenal dengan “Kabinet 100 Menteri”.

Ketika sidang dimulai, Brigadir Jenderal Sabur sebagai Panglima Pasukan Pengawal Preside Tjabrabirawa melaporkan bahwa ada banyak “pasukan liar” atau “pasukan tidak dikenal” yang diketahui sebagai Pasukan Kostrad di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kemal Indris.

Pasukan ini bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G30S, diantaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio.

Setelah mendengarkan laporan tersebut, maka Presiden Soekarno bersama Wakil Perdana Menteri I, Dr. Soebandrio, dan Wakil Perdana Menteri III, Caerul Saleh, langsung berangkat menuju Bogor menggunakan helikopter.

Sidang kabinet akhirnya sementara ditutup oleh Wakil Perdana Meneteri II, Dr. J. Leimena, yang kemudian ikut menyusul ke Bogor.

Situasi tersebut dilaporkan kepada Letnan Jenderal Suharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima TNI Angkatan Darat menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S) 1965. Letnan Jenderal Suharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit.

Malam harinya, Letnan Jenderal Suharto mengutus tiga orang perwira tinggi Angkatan Darat ke Istana Bogor untuk menemui Presiden Sukarno, yaitu Brigadir Jenderal Muhammad Jusuf, Brigandir Jenderal Amir Machmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rachmat.

Setibanya di Istana Bogor, terjadi dialog antara tiga perwira tinggi Angkatan Darat tersebut dengan Presiden Sukarno mengenai situasi yang terjadi.

Ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Letnan Jenderal Suharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan stabilitas keamanan nasional apabila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan wewenang kepadanya untuk mengambil tindakan.

Menurut Brigadir Jenderal Muhammad Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Sukarno berlangsung hingga pukul 20.30 WIB malam.

Akhirnya, Presiden Sukarno setuju terhadap usulan tersebut, sehingga dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Surat perintah tersebut ditujukan kepada Letnan Jenderal Suharto selaku Panglima TNI Angkatan Darat agar mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Tujuan Supersemar

Berdasarkan sejarah lahirnya Supersemar tersebut maka tujuan dikeluarkannya Supersemar adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengatasi situasi buruk akibar pemberontakan G-30S PKI.

2. Untuk mengembalikan keamanan negara dari situasi dan kondisi yang kacau.

3. Untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kekacauan.

4. Untuk mengembalikan kewibaan pemerintah.

Isi Supersemar

Berikut ini adalah isi Supersemar.

SURAT PERINTAH

1. Mengingat :

1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik nasional maupun Internasional

1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966

2. Menimbang :

2.1. Perlu adanja ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannja Revolusi.

2.2. Perlu adanja djaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi, ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja

III. Memutuskan/Memerintahkan :

Kepada: LETNAN DJENDERAL SOEHARTO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Untuk: Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi:

  1. Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimin Besar revolusi/mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.
  2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan-Angkatan lain dengan sebaik-baiknja.
  3. Supaya melaporkan segala sesuatu jang bersangkuta-paut dalam tugas dan tanggung-djawabnja seperti tersebut diatas.
  4. Selesai.

Djakarta, 11 Maret 1966

Kontroversi Supersemar

Setelah tumbangnya rezim Orde Baru pimpinan Presiden Suharto, ada beberapa versi tentang isi naskah Supersemar.

Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Supersemar sehingga masih ditelusuri naskah Supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor.

Akan tetapi, dari beberapa versi yang bermunculan tersebut, setidaknya ada tiga versi yang paling dipercaya sebagai representasi atau gambaran dari isi naskah Supersemar yang asli.

Tiga versi naskah Supersemar dapat dilihat melalui gambar-gambar di bawah ini.

1. Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) Versi Rezim Orde Baru

2. Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) Versi Sumber Lain

3. Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) Versi Pusat Sejarah dan Tradisi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Berbagai usaha pernah dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mendapatkan kejelasan mengenai naskah asli Supersemar.

Bahkan, Arsip Nasional telah berkali-kali meminta kepada Jenderal (Purn.) Muhammad Jusuf yang merupakan saksi terakhir hingga akhir hayatnya pada tanggal 8 September 2004 agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi selalu gagal.

Arsip Nasional juga sempat meminta bantuan Muladi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, dan Maulwi Saelan, bahkan DPR untuk memanggil Jenderal (Purn.) Muhammad Jusuf.

Akhirnya, usaha Arsip Nasional tersebut tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya adalah mantan Presiden Suharto. Akan tetapi, dengan wafatnya Pak Harto pada tanggal 27 Januari 2008 membuat misteri sejarah Supersemar semakin sulit untuk diungkap.

Baca juga :

Atas kesimpangsiuran Supersemar tersebut, aka kalangan sejarawan dan hukum Indonesia sepakat mengatakan bahwa peristiwa G-30-S 1965 dan Supersemar 1966 adalah salah satu dari sekian sejarah nasional Indonesia yang masih “gelap”.

Tinggalkan Balasan