SE BKN tentang Pedoman Hukuman Disiplin ASN Yang Melakukan Mudik

SE BKN tentang Pedoman Hukuman Disiplin ASN Yang Melakukan Mudik

Amongguru.com. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan diterbitkannya Surat Edaran MenPANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, perlu memberikan pedoman dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai berikut.

  1. Sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
  2. Untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

  1. Pemantauan aktivitas Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
  2. Kategori pelanggaran dan jenis hukuman disiplin.

Isi Edaran

1. Pemantauan atau Pengawasan Aktivitas Aparatur Sipil Negara

  • Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pemantauan atau pengawasan secara ketat terhadap aktivitas Aparatur Sipil Negara di lingkungannya masing-masing, khususnya yang terkait dengan pergerakan atau kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
  • Pejabat Pembina Kepegawaian agar terus mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, baik di lingkungan kerja, tempat tinggal, maupun masyarakat.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang tetap melakukan aktivitas berpergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik.
  • Mekanisme pemantauan atau pengawasan diatur sesuai kebutuhan oleh masing-masing instansi.

2. Kategori Pelanggaran dan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pelanggaran disiplin berupa kegiatan bepergian dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara dikategorikan sebagai berikut.

a. Kategori I

Kategori I adalah Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan berpergian keluardaerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran MenPANRB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke  Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

b. Kategori II

Kategori  II adalah Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan berpergian keluardaerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran MenPANRB Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran MenPANRB Nomor 36 Tahun 2020 tentang tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke  Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

c. Kategori III

Kategori  III adalah Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan berpergian keluardaerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 9 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran MenPANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan PenyebaranCOVID-19.

Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

Dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Surat  Edaran ini, selain harus memerhatikan waktu pelanggaran, juga harus mempertimbangkan dampak atau akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran Nomor 1/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) secara lengkap dapat di unduh di sini.

Demikian informasi mengenai SE BKN tentang pedoman hukuman disiplin ASN yang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik pada masa darurat Covid-19. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan