Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan Alokasi Dana BOS Tahun 2020

Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan Alokasi Dana BOS Tahun 2020

Amongguru.com. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020.

Penyebaran informasi terkait penyaluran dana BOS tahun 2020 melalui penerbitan Juknis ini dilakukan sebagai langkah awal Kemendikbud sebelum menerbitkan secara resmi Permendikbud yang mengatur tentang regulasi alokasi BOS tersebut.

Pengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Mempertimbangkan pentingnya tujuan dan sasaran alokasi dana BOS, maka sesuai hasil rapat koordinasi Kemendikbud pada tanggal 28 Januari 2020, telah ditetapkan beberapa pokok kebijakan penyaluran dana BOS tahun 2020.

Hasil rapat koordinasi ini selanjutnya dituangkan dalam paparan juknis pokok-pokok kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020.

Informasi mengenai pokok-pokok kebijakan alokasi dana BOS tahun 2020 tersebut nantinya dapat menjadi gambaran awal sekolah dalam mengelola dana BOS untuk satu tahun ke depan.

Berikut ini adalah pokok-pokok perubahan kebijakan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020.

1. Perubahan Penyaluran Dana BOS Tahun 2020

Pada tahun 2019, penyaluran dana BOS ke sekolah melalui masing-masing RKUD provinsi. Sedangkan untuk tahun 2020, penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah.

Penetapan SK sekolah penerima dana BOS mulai tahun 2020 adalah Mendikbud (tidak lagi provinsi).  Selain itu, cut off data hanya dilakukan satu kali (31 Agustus tahun sebelumnya) dan tahap penyalurannya sebanyak tiga tahap.

2. Perubahan Harga Satuan BOS Tahun 2020

Harga satuan dana BOS tahun 2020 untuk SD, SMP, dan SMA mengalami kenaikan, sedangkan untuk SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB tetap (tidak mengalami perubahan).

Harga satuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 1 (satu) peserta didik setiap tahun mulai tahun 2020 adalah sebagai berikut.

a. Dana BOS SD : Rp. 900.000 (naik Rp. 100.000)

b. Dana BOS SMP : Rp. 1.100.000 (naik Rp. 100.000)

c. Dana BOS SMA : Rp. 1.500.000 (naik Rp. 100.000)

d. Dana BOS SMK : Rp. 1.600.000 (tetap)

e. Dana BOS SLB : Rp. 2.000.000 (tetap)

3. Perubahan Penggunaan Dana BOS Tahun 2020

Perbedaan mendasar penggunaan dana BOS tahun 2020 dengan tahun sebelumnya (2019) adalah pada pengalokasian dana BOS untuk guru honor dan tenaga kependidikan serta non kependidikan.

Pembayaran guru honor dan tenaga kependidikan dan non kependidikan pada sekolah negeri tahun 2019 maksimal 15% dan pada sekolah swasta maksimal 30%.

Sedangkan untuk tahun 2020, pembayaran guru honor dan tenaga kependidikan pada sekolah negeri dan guru pada sekolah Yayasan maksimal 50% dengan persyaratan sebagai berikut.

  • Memiliki kualifikasi akademik S1/D4.
  • Mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru.

Selain perubahan tersebut, penggunaan BOS tahun 2020 dapat digunakan untuk pembiayaan administrasi sekolah.

Mulai tahun 2020, penggunaan dana BOS tidak dibatasi sesuai kebutuhan, termasuk pembelian alat multi media tidak lagi ditentukan oleh kuantitas dan kualitasnya.

4. Perubahan Mekanisme Penyaluran Dana BOS Tahun 2020

Berikut ini adalah perubahan mekanisme penyaluran dana BOS tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

Terdapat perubahan peran dalam penyaluran dana BOS tahun 2020, yaitu dalam persiapan penyaluran (SK Penerima BOS dan Data Sasaran Penerima BOS) yang biasanya dilakukan oleh Propinsi akan menjadi tanggungjawab Kementerian.

Komponen Penggunaan Dana BOS Tahun 2020

Komponen penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 adalah sebagai berikut.

  • Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
  • Pengembangan Perpustakaan.
  • Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler.
  • Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran.
  • Administrasi kegiatan Sekolah.
  • Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan.
  • Langganan Daya dan Jasa.
  • Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah.
  • Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran.
  • Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK), Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau Praktik Kerja.
  • Lapangan (PKL) di dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan Guru, dan Lembaga Sertifikasi Profesi P1.
  • Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian dan Uji Kompetensi Kemampuan Bahasa Inggris Berstandar Internasional (Test of English for International Communication/TOEIC) dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK.
  • Pembayaran honor Guru berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kelebihan Penyaluran Dana BOS Tahun 2020

Beberapa perubahan regulasi yang dilakukan Kemendikbud terkait dengan penyaluran dana BOS tahun 2020 ini memiliki beberapa kelebihan, sebagai berikut.

a. Lebih Efektif

Mekanisme penyaluran dana BOS tahun 2020 diharapkan dapat memangkas birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah (simplifikasi birokrasi).

b. Lebih Efisien

Penyaluran dana BOS tahun 2020 yang dilakukan secara serentak pada 34 propinsi akan meminimalisir keterlambatan penyaluran.

c. Tepat Sasaran

Penyaluran dana BOS mulai tahun 2020 akan mendorong terwujudnya satu data, yaitu terintegrasinya data satuan pendidikan tunggal yang berkualitas.

Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Provinsi

  • Mempersiapkan dan menandatangani NPH melakukan verifikasi data jumlah Peserta
    Didik, nomor dan nama rekening atas nama Sekolah pada sistem yang disediakan = Kementerian.
  • Memperbaiki data sekolah yang mengalami retur sesuai peraturan yang berlaku
  • Melatih, membimbing dan mendorong Satdikmen untuk mengisi dan memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik.
  • Membantu SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri.
  • Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada Tim BOS kabupaten/kota atau SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB.
  • Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler.
  • Memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan.
  • Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler, baik secara luring maupun daring.
  • melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler.
  • menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari Sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id.

Tugas TIM BOS Kabupaten/Kota

  • Melakukan penandatangan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah provinsi mewakili SD dan SMP.
  • Melakukan verifikasi data jumlah Peserta Didik, nomor dan nama rekening atas nama Sekolah pada sistem yang disediakan Kementerian.
  • Melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan/memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik.
  • Membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri.
  • Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola SD dan SMP, dan dapat melibatkan pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat.
  • Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler.
  • Memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan.
  • Memastikan penggunaan dana BOS Reguler dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan pendidikan.
  • Memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data.
  • Menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan.
  • Menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari Sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id.
  • Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler.
  • Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP, baik secara luring maupun daring.
  • Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP

Informasi selengkapnya mengenai perubahan kebijakan penyaluran dana BOS tahun 2020 dapat dibaca di sini.

Demikian pokok-pokok perubahan kebijakan alokasi dana BOS tahun 2020. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan