Persesjen Kemendikbud Nomor 21 Tahun 2020 tentang Juknis Bantuan Subsidi Upah PTK

Persesjen Kemendikbud Nomor 21 Tahun 2020 tentang Juknis Bantuan Subsidi Upah PTK 

Amongguru.com. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Persesjen Kemendikbud Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Persesjen Kemendikbud Nomor 21 Tahun 2020 ini merupakan perubahan atas Persesjen Kemendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang tentang Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Pada tahun 2020 ini, Kemendikbud melalui Puslapdik berencana memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan PTK Non PNS di lingkungan Kemendikbud.

Sumber dana calon penerima bantuan subsidi upah Kemendikbud tahun 2020 ini beradasal dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan PD Dikti.

Bantuan subsidi upah untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS tersebut diberikan rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pemberian bantuan subsidi upah Kemendikbud ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dalam penanganganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca : Download Buku Saku Bantuan Subsidi Upah BSU PTK Non PNS 2020

Bantuan diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas pada satuan pendidikan, meliputi :

1. Pendidik non PNS

a. guru;

b. dosen;

c. guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah;

d. pendidik pendidikan anak usia dini;

e. pendidik kesetaraan;

2. Tenaga Kependidikan non PNS

a. tenaga perpustakaan;

b. Tenaga laboratorium; dan

c. Tenaga administrasi.

Syarat untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud adalah sebagai berikut.

  1. Warga Negara Indonesia (WNI).
  2. Berstatus sebagai PTK non-PNS.
  3. Terdaftar dan berstatus aktif dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per 30 Juni 2020.
  4. Tidak mendapatkan Bantuan Subsidi Upah/gaji dari Kementerian yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020.
  5. Tidak sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020.
  6. Memiliki penghasilan di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan yang dibuktikan melalui pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Bantuan subsidi upah Kemendikbud diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Alokasi bantuan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) pada Puslapdik. Bantuan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Persesjen Kemendikbud Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 secara lengkap dapat dibaca dan diunduh pada tautan link di bawah ini.

Unduh

Demikian informasi mengenai Persesjen Kemendikbud Nomor 21 Tahun 2020 tentang Juknis Bantuan Subsidi Upah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PTK Dalam Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan