PermenPANRB Nomor 23 Tahun 2019 : Kriteria Kebutuhan PNS 2019

PermenPANRB Nomor 23 Tahun 2019 : Kriteria Kebutuhan PNS 2019

Amongguru.com. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan PermenPANRB Nomor 23 tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

Pelaksanaan Seleksi CPNS tahun 2019 ini untuk mewujudkan program kerja Pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Indonesia maju, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dengan jumlah yang proporsional pada instansi pusat dan instansi daerah.

Prioritas pemenuhan kebutuhan PNS tahun 2019 adalah pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Baca : Download Pengumuman Resmi MenPANRB Penerimaan CPNS 2019

Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 juga mempertimbangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PermenPANRB Nomor 23 tahun 2019
PermenPANRB Nomor 23 tahun 2019

Berikut ini beberapa informasi penting terkait penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan CPNS 2019 sesuai PermenPANRB Nomor 23 Tahun 2019.

Penetapan Kebutuhan PNS Tahun 2019

Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil secara nasional tahun 2019, yaitu positive growth bagi tenaga guru dan kesehatan serta zero growth bagi tenaga teknis lainnya.

Total alokasi penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk instansi pusat dan instansi daerah berjumlah 197.111 (seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sebelas) dengan rincian sebagai berikut.

1. Instansi pusat sejumlah 37.854 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat).

2. Instansi daerah sejumlah 159.257 (seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh).

Kriteria penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 serta Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan terlampir pada pengumuman.

Prioritas Kebutuhan PNS Tahun 2019

Prioritas penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 untuk Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana meliputi bidang :

1. pendidikan;

2. kesehatan;

3. infrastruktur; dan

4. yang mendukung pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi, dan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Jenis Formasi Jabatan CPNS 2019

Jenis penetapan kebutuhan dan jenis jabatan CPNS untuk Instansi Pusat adalah sebagai berikut.

Penetapan kebutuhan CPNS untuk Formasi Umum dan Formasi Khusus. Penetapan kebutuhan Formasi Umum bagi Instansi Pusat meliputi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis dan merupakan tugas inti (core business) dari instansi dan mendukung pencapaian visi dan misi Indonesia Maju dalam pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, infrastruktur, investasi, reformasi birokrasi, dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penetapan kebutuhan Formasi Khusus terdiri dari :

1) Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude;

2) Diaspora;

3) Penyandang Disabilitas;

4) Putra/Putri Papua dan Papua Barat; dan

5) Tenaga Pengamanan Siber (cyber security).

Jenis penetapan kebutuhan dan jenis jabatan CPNS untuk Instansi Daerah sebagai berikut.

1. Penetapan kebutuhan Formasi Umum dan Formasi Khusus.

2. Penetapan kebutuhan Formasi Umum bagi Instansi Daerah meliputi :

Jabatan Fungsional Guru, Dokter, Perawat, dan Jabatan lain yang mendukung pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, infrastruktur, investasi, reformasi birokrasi, dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. penetapan kebutuhan Formasi Khusus terdiri atas :

a) Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude;

b) Diaspora; dan

c) Penyandang Disabilitas.

Ketentuan dan Persyaratan Umum Seleksi CPNS 2019

1. Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib mengikuti persyaratan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

2. Terdapat jabatan yang dapat dilamar dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun saat melamar, yaitu untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut.

a. Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

b. Dokter Pendidik Klinis.

c. Dosen, Peneliti, dan Perekayasa dengan kualifikasi pendidikan Strata Tiga (S-3/Doktor).

4. Instansi Pusat dan Instansi Daerah harus menyediakan Formasi Khusus Disabilitas yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas. Akan tetapi, pelamar disabilitas dapat pula mendaftar pada Formasi Umum dan Formasi Khusus, selain Formasi Khusus Disabilitas.

5. Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang Program Studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

6. Pelamar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan nilai maksimal SKB (Seleksi Kompetensi Bidang).

7. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);

8. Peserta PI/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018.

Pelamar dari kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/passing grade berdasarkan PermenPANRB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri
Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, tetapi  dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir.

9. Peserta P1/TL diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dan
nilai SKD Tahun 2019, sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKB selanjutnya.

10. Data Peserta P1/TL didasarkan pada basis data hasil SKD tahun 2018 yang disimpan dalam SSCASN BKN.

11. Peserta seleksi yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa (seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS.

12. Peserta seleksi CPNS tahun 2018 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS tahun 2019;

13. Waktu pelaksanaan SKD dan SKB menggunakan CAT masing-masing adalah 90 (sembilan puluh) menit;

14. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN BKN) adalah portal pendaftaran terintegrasi berbasis Internet yang digunakan dalam Pengadaan CPNS Tahun 2019.

Pengumuman Lowongan dan Sistem Pendaftaran

1. Instansi wajib mengumumkan penetapan kebutuhan yang antara lain berisi persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, waktu, dan alamat pendaftaran.

2. Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

4. Instansi dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan karakteristik jabatan dan kebutuhan masing-masing jabatan, kecuali  persyaratan akreditasi Perguruan Tinggi

5. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.

6. Instansi Pusat dalam rangka pendaftaran penerimaan dan pengumuman hasil seleksi CPNS di lingkungannya masing-masing, dapat mengatur cara pengelompokan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama, namun unit/satuan kerja penempatannya berbeda.

7. Apabila Instansi Pusat akan melakukan pengelompokan formasi jabatan harus mengirim surat pemberitahuan kepada Menteri dan ditembuskan kepada Kepala BKN.

8. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan yang sudah dikelompokkan oleh instansi, harus membuat/melengkapi surat pernyataan yang antara lain berisi bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan instansi yang bersangkutan.

9. Instansi dan BKN wajib memastikan bahwa rincian formasi yang terdapat dalam portal SSCASN BKN adalah sama dengan rincian formasi yang ditetapkan Menteri.

…….

PermenPANRB Nomor 23 tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dapat diunduh di sini.

Tinggalkan Balasan