Permenkeu tentang Juknis Pemberian THR PNS, TNI, POLRI, NonPNS, dan Pensiunan

Permenkeu tentang Juknis Pemberian THR PNS, TNI, POLRI, NonPNS, dan Pensiunan

Amongguru.com. Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Penerima Tunjangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Permenkeu ini dibuat untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Beberapa poin penting dalam Permenkeu Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Juknis Pemberian THR Tahun 2020 PNS, TNI, POLRI, NonPNS, dan Pensiunan.

Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 diberikan kepada :

a. PNS;

b. Prajurit TNI;

c. Anggota POLRI;

d. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

e. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun d iluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;

f. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI penerima uang tunggu;

g. Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;

h. Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang;

i. Hakim dalam jabatan Hakim Madya Muda ke bawah, atau hakim dengan pangkat Kolonel ke bawah, di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya;

j. Penerima Pensiun atau Tunjangan;

k. Pegawai nonPNS pada LNS (Lembaga NonStruktural), LPP (Lembaga Penyiaran Publik), atau BLU (Badan Layanan Umum);

l. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

m. Calon PNS.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada :

a. Pejabat Negara, kecuali hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau hakim dengan pangkat kolonel ke bawah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya;

b. Wakil menteri;

c. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;

d. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;

e. Dewan Pengawas BLU;

f. Dewan Pengawas LPP;

g. Staf khusus di lingkungan kementerian;

h. Hakim Ad Hoc;

i. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

j. Pimpinan LNS, Pimpinan LPP, Pejabat Pengelola BLU, dan pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Pejabat Negara, wakil menteri, pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi, atau pejabat dalam jabatan fungsional ahli utama;

k. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

l. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 6

1)  Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 7

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, danhakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau hakim dengan pangkat kolonel ke bawah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, paling banyak meliputi:

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 8

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) diberikan bagi :

a. penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; atau

b. penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang,

yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI bekerja.

Pasal 9

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi :

a. Penerima Pensiun paling banyak meliputi :

1. pensiun pokok;

2. tunjangan keluarga; dan/atau

3. tunjangan tambahan penghasilan;

b. Penerima Pensiun terusan dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya;

c. Penerima Pensiun dari pensiunan PNS, Prajurit TNI,atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya; atau

d. Penerima Tunjangan, yaitu sebesar tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi pegawai nonPNS pada LNS, LPP, dan pegawai lainnya, yaitu sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) diberikan bagi pegawai non-PNS pada BLU, yaitu sebesar komponen gaji pada remunerasi, paling tinggi sebesar penghasilan yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam jabatan yang setara.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, yang diberikan kepada PNS.

Pasal 11

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 12

1) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.

(2) Tunjanganjabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas: a. tunjangan jabatan struktural; b. tunjangan jabatan fungsional; dan c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

(3) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjanganjabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. tunjangan tenaga kependidikan;

b. tunjangan jabatan anggota dan sekretaris pengganti mahkamah pelayaran;

c. tunjangan panitera;

d. tunjangan juru sita dan jurusita pengganti;

e. tunjangan pengamat gunung api bagi PNS Golongan I dan Golongan II; dan

f. tunjangan petugas pemasyarakatan.

(4) Pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1 merupakan pensiun pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pensiun.

(5) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 9 huruf a angka 3 merupakan tambahan penghasilan bagi Penerima Pensiun yang karena perubahan pensiun pokok baru tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapi kurang dari 4°/o (empat persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak termasuk:

a. jenis tunjangan kinerja;

b. insentif kinerja;

c. insentif kerja;

d. tunjangan bahaya;

e. tunjangan resiko;

f. tunjangan pengamanan;

g. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;

h. tambahan penghasilan bagi guru PNS;

i. insentif khusus;

J. tunjangan selisih penghasilan;

k. tunjangan penghidupan luar negeri; dan

l. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11.

(7) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:

a. tunjangan pengelolaan arsip statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

b. tunjangan bahaya radiasi bagi PNS di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

c. tunjangan bahaya nuklir bagi PNS di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;

d. tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;

e. tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian;

f. tunjangan pengamanan persandian;

g. tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pencanan dan pertolongan bagi pegawai negeri di lingkungan Badan SAR Nasional;

h. tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor;

i. tunjangan tambahan penghasilan bagi guru PNS;

J. tunjangan khusus Provinsi Papua;

k. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;

l. tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan;

m. tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/ atau wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau kecil terluar dan/ atau wilayah perbatasan;

n. tunjangan lingkungan selisih penghasilan bagi Sekretariat J enderal PNS di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;

o. tunjangan penghidupan luar negeri bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri; dan

p. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(8) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (1) t:idak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pembayaran Tunjangan Hari Raya

Pasal 15

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 16

(1) Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan.

(2) Khusus untuk LNS yang bukan merupakan satuan kerja, pembayaran tunjangan Hari Raya dibebankan pada DIPA kementerian negara/lembaga/satuan kerja induk LNS.

Pasal 17

(1) Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penanda tangan SPM ke rekening penerima.

(2) Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM langsung tunjangan Hari Raya kepada KPPN.

(3) Dalam hal pemlbayaran tunjangan Hari Raya untuk pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS dan LPP tidak dapat dilaksanakan langsung ke rekening penerima:

a. pembayaran tunjangan Hari Raya dilaksanakan melalui SPM langsung ke rekening bendahara pengeluaran; dan

b. bendahara pengeluaran melakukan pembayaran tunjangan Hari Raya kepada penerima.

(4) SPM tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis SPM sebagai berikut:

a. SPM THR Gaji, untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum;

b. SPM THR LNS, untuk pembayaran THR penghasilan Pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS dan LPP; dan

c. SPM THR Pegawai Lainnya, untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 1.

Permenkeu tentang Juknis Pemberian THR PNS, TNI, POLRI, NonPNS, dan Pensiunan tahun 2020 secara lengkap dapat di unduh pada link berikut.

Juknis Pemberian THR 2020 (Unduh)

Demikian informasi mengenai Permenkeu tentang Juknis Pemberian THR PNS, TNI, POLRI, NonPNS, dan Pensiunan Tahun 2020. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan