Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan

Amongguru.com. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) telah menerbitkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan
perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Ketentuan Umum

1. Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.

2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan.

3. Satuan pendidikan adalah pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

4. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

5. Penanggulangan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara sistemik dan komprehensif.

6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

8. Masyarakat adalah kelompok warga yang memiliki kepedulian terhadap pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik atau sekelompok peserta didik.

9. Kementerian adalah Kementerian yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan.

10. Pemerintah adalah pemerintah pusat yang memiliki kewenangan terkait.

11. Pemerintah Daerah adalah pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi.

12. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan.

Baca : Buku Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di SD

Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk :

1. terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan;

2. terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan; dan

3. menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orangtua serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.

Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan untuk :

1. melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan;

2. mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan; dan

3. mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

Sasaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan adalah :

1. peserta didik;

2. pendidik;

3. tenaga kependidikan;

4. orang tua/wali;

5. komite sekolah;

6. masyarakat;

7. pemerintah daerah; dan

8. Pemerintah.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

1. upaya pencegahan;

2. penanggulangan; dan

3. sanksi.

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan selengkapnya dapat di unduh pada tautan berikut ini.

Unduh

Demikian Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan