Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perguruan Tinggi

Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perguruan Tinggi

Amongguru.com. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 diterbitkan untuk mengatur tentang pendirian, perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

Penyusunan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 ini a untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Pengertian Perguruan Tinggi

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pendirian Perguruan Tinggi Negeri adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas oleh Pemerintah.

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. Pendirian Perguruan Tinggi Swasta adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba.

Pendirian Perguruan Tinggi

Pendirian Perguruan Tinggi merupakan pembentukan PTN atau PTS. PTN atau PTS sebagaimana dimaksud dapat berbentuk :

1. universitas;

2. institut;

3. sekolah tinggi;

4. politeknik;

5. akademi; atau

6. akademi komunitas.

Universitas menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui :

1. program sarjana;

2. program magister;

3. program doktor;

4. program diploma tiga;

5. program diploma empat atau sarjana terapan;

6. program magister terapan;

7. program doktor terapan; dan/atau

8. program profesi,

yang terdiri atas paling sedikit 5 (lima) Program Studi pada program sarjana yang mewakili 3 (tiga) Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan,
kesehatan, dan transportasi, serta 2 (dua) Program Studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial.

Institut menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui :

1. program sarjana;

2. program magister;

3. program doktor;

4. program diploma tiga;

5. program diploma empat atau sarjana terapan;

6. program magister terapan;

7. program doktor terapan; dan/atau

8. program profesi,

yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) Program Studi pada program sarjana.

Sekolah Tinggi menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui :

1. program sarjana;

2. program magister;

3. program doktor;

4. program diploma tiga;

5. program diploma empat atau sarjana terapan;

6. program magister terapan;

7. program doktor terapan; dan/atau

8. program profesi;

yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program sarjana.

Politeknik menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui :

1. program diploma satu;

2. program diploma dua;

3. program diploma tiga;

4. program diploma empat atau program sarjana terapan;

5. program magister terapan;

6. program doktor terapan; dan/atau

7. program profesi,

yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) Program Studi pada program diploma tiga dan/atau program diploma empat atau sarjana terapan.

Akademi menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui :

1. program diploma satu;

2. program diploma dua;

3. program diploma tiga; dan/atau

4. program diploma empat atau sarjana terapan,

yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program diploma tiga.

Akademi komunitas menyelenggarakan pendidikan vokasi program diploma satu dan/atau program diploma dua di daerah kabupaten/kota yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Program diploma yang diselenggarakan universitas, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah program sarjana.

Program diploma yang diselenggarakan institut, paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah program sarjana.

Program diploma yang diselenggarakan sekolah tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah program sarjana.Universitas, institut, dan sekolah tinggi tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada program diploma di politeknik, akademi, dan/atau akademi komunitas di dalam kota atau kabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada.

Program Studi pada program magister atau program magister terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi dalam cabang ilmu yang sama pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Perubahan Perguruan Tinggi Negeri

Perubahan perguruan tinggi terdiri atas perubahan PTN dan perubahan PTS. Perubahan Perguruan Tinggi Negeri terdiri dari :

1. perubahan nama PTN;

2. perubahan lokasi PTN;

3. perubahan bentuk PTN;

4. perubahan PTN menjadi PTN badan hukum;

5. penggabungan 2 (dua) PTN atau lebih menjadi 1 (satu) PTN baru; dan/atau

6. penyatuan dari 1 (satu) PTN atau lebih ke dalam 1 (satu) PTN lain.

Perubahan PTN diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan PTN tetap harus memenuhi syarat Pendirian PTN.

Pemenuhan syarat harus dimuat dalam dokumen perubahan PTN, yang terdiri atas :

1. studi kelayakan perubahan PTN;

2. rancangan organisasi dan tata kerja PTN yang baru;

3. usul pembukaan setiap Program Studi PTN yang baru;

4. rekomendasi LLDIKTI di wilayah PTN yang akan berubah; dan

5. rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dokumen disampaikan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan statuta, organisasi dan tata kerja, rencana strategis, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal PTN yang akan berubah.

Perubahan Perguruan Tinggi Swasta

Perubahan PTS dapat terdiri atas :

1. perubahan nama PTS;

2. perubahan lokasi PTS;

3. perubahan bentuk PTS;

4. pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru;

5. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru; dan/atau

6. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain.

Perubahan PTS harus memenuhi syarat Pendirian PTS. Pemenuhan syarat  harus dimuat dalam dokumen perubahan PTS, yang terdiri atas :

1. studi kelayakan perubahan PTS;

2. usul pembukaan setiap Program Studi PTS yang baru; dan

3. rekomendasi LLDIKTI di wilayah PTS yang akan berubah.

Dokumen  disampaikan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan statuta, rencana strategis, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal PTS yang akan berubah.

Status dan peringkat terakreditasi Program Studi dari PTS yang diubah tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

Unduh Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi sawasta pada link berikut ini.

Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 (Unduh)

Baca juga :

Demikian informasi mengenai Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perguruan Tinggi. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan