Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis Dana BOS Reguler

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis Dana BOS Reguler

Amongguru.com. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi telah menandatangani Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis Dana BOS Reguler.

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 secara khusus mengatur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Seluruh regulasi terkait pengelolaan dana BOS Reguler berpedoman pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tersebut.

Di dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan, perlu mengalokasikan dan menyalurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler.

Juknis pengelolaan dana BOS reguler ini diterbitkan untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler secara akuntabel dan tepat sasaran.

Selain itu, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 belum memenuhi kebutuhan hukum dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler, sehingga perlu diganti.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka diterbitkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketentuan Umum

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana BOS Reguler adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Prinsip Pengelolaan Dana BOS Reguler

Pengelolaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Fleksibilitas

Penggunaan dana BOS Reguler harus dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah.

2. Efektivitas

Penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah.

3. Efisiensi

Penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.

4. Akuntabilitas

Penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan
pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.

e. Transparansi

Penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Sekolah Penerima Dana BOS Reguler

Sekolah Penerima Dana BOS Reguler terdiri atas satuan pendidikan berikut.

1. SD.

2. SDLB

3. SMP.

4. SMPLB.

5. SMA.

6. SMALB.

7. SLB.

8. SMK.

Sekolah penerima dana BOS Reguler harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1.  Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus.

2. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik.

3. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik.

4. Memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir.

5. Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama

Besaran Alokasi Dana BOS

Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.

Jumlah peserta didik dihitung berdasarkan data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN. Data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN sebagaimana dimaksud  berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus.

Data Dapodik tanggal 31 Agustus digunakan untuk menentukan jumlah Peserta Didik dalam penyaluran Dana BOS Reguler pada tahap III tahun berjalan dan tahap I dan tahap II tahun berikutnya.

Penyaluran Dana BOS Reguler

Penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut.

1. penyaluran tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya.

2. penyaluran tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya.

3. penyaluran tahap III dilakukan sekolah menyampaikan penyampaian laporan tahap I tahun anggaran berjalan.

Sekolah dapat langsung menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah setelah Dana BOS Reguler disalurkan dan masuk ke Rekening Sekolah.

Baca : Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Juknis DAK Reguler 2021

Komponen Penggunaan Dana BOS

Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen berikut.

1. Penerimaan Peserta Didik baru.

2. Pengembangan perpustakaan.

3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.

4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran.

5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah.

6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.

7. Pembiayaan langganan daya dan jasa.

8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran.

10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian.

11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan.

12. Pembayaran honor.

Sekolah menentukan komponen penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Pembayaran Honor GTT dan Tendik

Pembayaran honor dari digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah.

Pembayaran honor sebagaimana dimaksud, diberikan kepada guru dengan persyaratan:

1. berstatus bukan aparatur sipil negara;

2. tercatat pada Dapodik;

3. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan

d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru.

Persentase pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pengecualian pembayaran honor tersebut diberikan kepada guru dengan persyaratan:

1. berstatus bukan aparatur sipil negara;

2. tercatat pada Dapodik;

3. belum mendapatkan tunjangan profesi; dan

4. melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh.

Dalam hal pembayaran honor guru terdapat sisa dana, pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan.

Tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. berstatus bukan aparatur sipil negara; dan

2. ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.

Larangan Penggunaan Dana BOS Reguler

Di dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS Sekolah dilarang menggunakannya untuk kepentingan berikut.

1. Melakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOS Reguler.

2. Membungakan untuk kepentingan pribadi;

3. Meminjamkan kepada pihak lain.

4. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis.

4. Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan.

5. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah.

6. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;

7. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah.

8. Memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat.

9. Membangun gedung atau ruangan baru.

10. Membeli instrumen investasi.

11. Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS Reguler atau program perpajakan BOS Reguler dan/atau Kementerian;

12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah.

13. Melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

14. Menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan.

Tim BOS Sekolah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud, akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis Dana BOS Reguler selengkapnya dapat dibaca dan diunduh pada tautan berikut ini.

Unduh

Demikian informasi mengenai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis Dana BOS Reguler. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan