Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 tentang Juknis BOS

Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 tentang Juknis BOS

Amongguru.com. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 ini diterbitkan sebagai penyempurnaan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019.

Di dalam mendorong pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah yang lebih akuntabel, transparan, dan efisien diperlukan proses pengadaan barang/jasa secara daring dengan memanfaatkan sistem pasar daring.

Di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 dan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 belum mengatur tentang proses pengadaan barang/jasa secara daring melalui sistem informasi pengadaan barang/jasa di sekolah, sehingga perlu disempurnakan.

Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 tentang Juknis BOS
Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 tentang Juknis BOS

Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah

Mekanisme PBJ Sekolah bertujuan untuk :

1. mendorong transparansi PBJ Sekolah dengan penyediaan dan keterbukaan informasi atas rincian transaksi belanja Pendidikan yang dapat diakses pihak-pihak pemangku kepentingan;

2. meningkatkan pertanggungjawaban belanja pendidikan, dengan pencatatan data PBJ Sekolah;

3. melindungi dan memberikan rasa aman bagi pelaku dan penanggung jawab atas PBJ Sekolah;

4. memperbaiki kualitas PBJ Sekolah melalui penyediaan data yang valid untuk keperluan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian realisasi anggaran;

5. mengurangi potensi dan ruang untuk kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan PBJ Sekolah; dan

6. mempermudah dan menyederhanakan kewajiban pelaporan oleh Sekolah, sehingga beban administrasi Sekolah bisa dikurangi.

Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Sekolah

Pengadaan Barang/Jasa Sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan,
terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah

Pengadaan Barang/Jasa Sekolah dilaksanakan oleh :

1. Organisasi PBJ Sekolah, yang terdiri atas:

a. kepala Sekolah;

b. Bendahara BOS Reguler;

c. tenaga administrasi Sekolah; dan

d. guru.

2. Penyedia

Di dalam melaksanakan PBJ Sekolah, pelaksana PBJ Sekolah wajib:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan PBJ Sekolah;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan PBJ Sekolah;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kontrak/perjanjian;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Sekolah;

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan/atau bentuk lainnya dari atau kepada pihak manapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan PBJ Sekolah

Kewenangan dan Tanggung Jawab Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Sekolah

1. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. menetapkan tim pembantu PBJ Sekolah;

b. menetapkan spesifikasi teknis;

c. membuat harga perkiraan untuk PBJ Sekolah;

d. melakukan negosiasi teknis dan/atau harga kepada Pelaku Usaha;

e. memilih dan menetapkan Penyedia;\

f. mengadakan kontrak/perjanjian dengan Penyedia;

g. melaksanakan pembelian langsung; dan

h. menyetujui atau menolak permohonan pengalihan kewenangan dan tanggung jawab oleh Bendahara BOS Reguler kepada tenaga administrasi Sekolah dan/atau guru.

2. Bendahara BOS Reguler

Bendahara BOS Reguler memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. melaksanakan pembelian langsung;

b. melaksanakan serah terima hasil pengadaan dan/atau membuat/menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan;

c. melakukan pembayaran kepada Penyedia; dan

d. mengalihkan dengan persetujuan kepala Sekolah, baik seluruh maupun sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada tenaga administrasi Sekolah dan/atau guru.

3. Tenaga administrasi Sekolah

Tenaga administrasi Sekolah bertanggung jawab untuk menerima baik seluruh maupun sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Bendahara BOS Reguler.

4. Guru

Guru bertanggung jawab untuk menerima baik seluruh maupun sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Bendahara BOS Reguler.

5. Penyedia

Penyedia memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. mengajukan penawaran PBJ Sekolah;

b. melakukan pendaftaran sebagai Penyedia;

c. menyetujui atau menolak pembelian dan/atau negosiasi;

d. memonitor status perkembangan kemajuan pelaksanaan PBJ Sekolah; dan

e. menyerahkan hasil PBJ Sekolah.

Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah

SIPLah digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari dana BOS dan/atau dana lain yang ketentuan pengadaannya bdilakukan secara daring melalui SIPLah dengan penetapan oleh pejabat sesuai kewenanganya.

1. Jenis Barang/Jasa melalui SIPLah terdiri dari :

a. Barang/Jasa umum; dan

b. Barang/Jasa yang dinilai strategis.

2. Pencantuman dan nilai transaksi barang/jasa melalui SIPLah dilakukan dengan metode sebagai berikut:

a. untuk Barang/Jasa umum dilakukan dengan ketentuan:

1) pencantuman dilakukan tanpa proses pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

2) pengadaan dengan nilai transaksi paling banyak sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. untuk Barang/Jasa yang dinilai strategis dengan ketentuan:

1) pencantuman dilakukan dengan proses pemilihan; dan

2) pengadaan dengan nilai transaksi paling banyak sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Barang/Jasa yang dinilai strategis sebagai berikut:

a. memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan/atau indikator kinerja utama Kementerian;

b. memerlukan penilaian kualifikasi teknis dan harga;

c. berpengaruh terhadap reputasi pemerintah atau Kementerian; dan/atau

d. memerlukan tingkat ketersediaan yang memadai.

Barang/jasa yang dinilai strategis tersebut ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

….

Informasi lengkap mengenai Petunjuk Teknis BOS di dalam Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 dapat diunduh di sini.

Demikian Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 tentang Juknis BOS. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan