Permendikbud Nomor 3 4 5 6 7 Tahun 2020 Landasan Hukum Kampus Merdeka

Permendikbud Nomor 3 4 5 6 7 Tahun 2020 Landasan Hukum Kampus Merdeka

Amongguru.com. Kampus Belajar merupakan salah satu program kebijakan pendidikan pada perguruan tinggi yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.

Kebijakan program Kampus Merdeka ini seiring dengan diluncurkannya program di bidang pendidikan dasar dan menengah, yaitu Merdeka Belajar.

Terdapat 4 pokok kebijakan Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Mendikbud, Nadiem Makarim.

Keempat pokok kebijakan Kampus Merdeka tersebut, meliputi : (1) Pembukaan Program Studi Baru; (2) Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi; (3) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; dan (4) Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi.

1. Pembukaan Program Studi Baru

Pokok kebijakan Kampus Merdeka yang pertama adalah pendirian program studi (prodi) baru bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi A dan B. Situasi saat ini hanya PTN Badan Hukum (BH) yang mendapat kebebasan membuka prodi baru.

Arahan kebijakan baru terkait kondisi tersebut adalah PTN dan PTS diberi otonomi untuk membuka prodi baru jika:

  • Perguruan Tinggi tersebut memiliki akreditasi A dan B
  • Prodi dapat diajukan jika ada kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas Top 100 ranking QS
  • Prodi baru tersebut bukan di bidang Kesehatan1 dan Pendidikan

Permasalahan berikutnya adalah proses perizinan program studi baru untuk PTS dan PTN non-BH memakan waktu lama.

Arahan kebijakan baru Mendikbud, yaitu adanya Kerjasama dengan organisasi mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja. Kementerian akan bekerjasama dengan PT dan mitra program studi untuk melakukan pengawasan.

Selain itu, situasi yang ada saat ini adalah prodi baru hanya mendapatkan akreditasi minimum (bukan C).

Arahan kebijakan barunya adalah program studi baru tersebut otomatis akan mendapatkan akreditasi C. Program studi baru yang tengah diajukan oleh PT berakreditasi A dan B akan otomatis mendapatkan akreditasi C dari BAN-PT.

2. Sistem akreditasi Perguruan Tinggi

Pokok kebijakan Kampus Merdeka yang kedua adalah re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi Perguruan Tinggi dan Prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi.

Terkait proses akreditasi, melalui program Kampus Merdeka ini, maka akreditasi menjadi bersifat otomatis. Sementara saat ini, akreditasi wajib dilakukan setiap lima tahun sekali.

Akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku selama 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Perguruan Tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela.

Selama ini proses akreditasi dapat berjalan sampai dengan 170 hari (Perguruan Tinggi) dan 150 hari (prodi). Arahan kebijakan baru nantinya akan ada peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ada indikasi penurunan mutu.

Dosen juga sering menerima tambahan administrasi terkait proses akreditasi. Nantinya, Akreditasi A akan diberikan bagi program studi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional.

Akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pengajuan re-akreditasi PT dan program studi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Tracer study tetap wajib dilakukan setiap tahun.

3. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Kebijakan ketiga dari program Kampus Merdeka adalah mengenai kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH).

Arahan kebijakan baru terkait hal tersebut adalah dengan mempermudah perubahan dari PTN Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTN BH. Sebelumnya, yang dapat menjadi PTN BH hanya perguruan tinggi yang berakreditasi A.

PTN BLU dan Satker dapat mengajukan perguruan tingginya untuk menjadi Badan Hukum tanpa ada akreditasi minimum. PTN juga dapat mengajukan permohonan menjadi Badan Hukum kapan pun, apabila merasa sudah siap.

4. Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi

Kebijakan keempat pada program Kampus Merdeka adalah terkait dengan Hak mengambil mata kuliah di luar program studi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS).

Selama ini, mahasiswa tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar program studi dan kampusnya sendiri.

Bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas juga sangat kecil dan tidak adil bagi mahasiswa yang sudah mengorbankan banyak waktu.

Arahan kebijakan baru nantinya adalah Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak).

Mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 SKS), ditambah lagi, dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS).

Dengan kata lain sks yang wajib diambil di program studi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk program studi Kesehatan)

Kebijakan keempat dari program Kampus Merdeka adalah mengubah definisi SKS yang tidak lagi diartikan sebagai jam belajar, tetapi jam kegiatan.

Dengan sistem baru ini, maka mahasiswa berhak mengambil mata kuliah di luar program studi sebanyak dua semester atau setara 40 SKS.

Landasan Hukum Program Kampus Merdeka

Masing-masing pokok kebijakan Kampus Merdeka telah diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) sebagai landasan hukumnya.

Landasan Hukum Program Kampus Merdeka adalah sebagai berikut.

(1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020

Permendikbud Nomor 3 Tahun  2020 mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020

Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 mengatur tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

(3) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020

Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 mengatur tentang

(4) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 mengatur tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

(5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020

Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 mengatur tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Unduh Permendikbud Nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 Tahun 2020 sebagai landasan hukum program Kampus Merdeka pada link berikut.

  • Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 (Unduh)
  • Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 (Unduh)
  • Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 (Unduh)
  • Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 (Unduh)
  • Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 (Unduh)

Demikian ulasan mengenai Permendikbud Nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 Tahun 2020 yang dijadikan sebagai basis hukum kebijakan Kampus Merdeka. Semoga bermanfaat.

2 Replies to “Permendikbud Nomor 3 4 5 6 7 Tahun 2020 Landasan Hukum Kampus Merdeka

Tinggalkan Balasan