Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Juknis BOS Reguler

Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Juknis BOS Reguler

Amongguru.com. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020.

Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 ini sebagai perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Diterbitkannya Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah perlu adanya perubahan kebijakan pembiayaan operasional sekolah melalui dana bantuan operasional sekolah reguler yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Ketentuan mengenai komponen pembiayaan dalam bantuan operasional sekolah reguler yang diatur dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler belum mengakomodir penggunaan dana untuk operasional pembelajaran dari rumah,sehingga perlu dilakukan perubahan.

Baca : SE Mendikbud tentang Pembelajaran Daring Untuk Cegah Penyebaran COVID-19

Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 selanjutnya ditetapkan sebagai perubahan terhadap Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler.

Dasar Hukum

Dasar hukum diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Ketentuan Perubahan Juknis BOS Tahun 2020

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler diubah sebagai berikut

# Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan1 (satu) pasal, yaitu Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 9A

(1) Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.

b. Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf e dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.

(2)  Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% (limapuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

(3) Pembiayaan pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

a. Tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019.

b. Belum mendapatkan tunjangan profesi.

c. Memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

(4) Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mulai berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler secara lengkap dapat di unduh pada link berikut.

Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 (Unduh)

Baca : Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.

Demikian informasi mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Juknis BOS Reguler. Semoga bermanfaat.

6 Replies to “Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Juknis BOS Reguler

  1. Mohon penjelasannya admin tentang syarat penerima dana bos. Bagamana kalau honor di dua sekolah instansi yang berbeda? Misalnya mengajar di SMA ( dinas) dan Madrasah swasta (kemenag). Jika sudah mendapatkan tunjangan profesi di kemenang. Bagamaina dengan gaji honor yang di SMA ya admin? Apakah tidak bisa menerima dana bos? Lalu gaji honor apa yang diperbolehkan ? Terima kasih admin.

    1. Pembayaran honor guru honorer dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan, sebagai berikut.
      1. Guru bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
      2. Belum memiliki sertifikasi pendidik.
      3. Sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
      Pada poin nomor 2 sudah jelas, jika memiliki sertifikat pendidik (menerima tunjangan profesi) maka tidak berhak mendapat honor dari dana BOS.

  2. Bukan admin. Bukan pemenuhan jam. Masalahnya ini bukan pemenuhan jam. Di Kemenag sudah lebih dari 24 dan memang tidak bisa juga pemenuhan jam di dinas (SMA). Di SMA honor tersendiri.

    Iya ngak apa-apa admin. Saya saya ingin tahu. Terima kasih

Tinggalkan Balasan