Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE Kemenag

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE Kemenag

Amongguru.com. Menteri Agama telah menandatangani Keputusan Menteri Agama Nomor 788 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE pada Kementerian Agama.

Di dalam mewujudkan tata kelola pemwwwAerintahan yang bersih, efektif, transparan, efisien, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, maka  perlu dilaksanakan dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terkoordinasi dan terintegrasi, perlu ditetapkan pengaturan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian Agama.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelengaraan pemerintahan yang memamnfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada penggunanya.

Tujuan

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian Agama (Kemenag) bertujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas tata keloloa pemerintahan dan pelayanan publik.

2. Mewujudkan integrasi infrastruktur dan aplikasi.

Tata Kelola

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi. Pengelolaan SPBE oleh masing-masing satuan kerja dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Satuan kerja bertanggung jawab sebagai berikut.

1. Melakukan tata kelola SPBE.

2. Mengeola Pangkalan Data dan layanan sistem informasi eksekutif, termasuk pengadaan pengembangan, pengujian, dan perbaikan sistem informasi eksekutif.

3. Memberikan kemudahan akses Pangkalan Data dan sistem informasi eksekutif kepada Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Pengelolaan domain, sub domain, hosting, pointing, colocation, email, jaringan, infrastruktur, dan pusat data berada di bawah tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Pengelolaan informasi yang akan diintegrasikan ke dalam sistem informasi yang terpadu menjadi kewenangan dan tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi..

Diseminasi informasi hasil pengumpulan data terpadu menjadi kewenangan dan tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Baca : Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pengelola SPBE harus menyediakan standar layanan dan dukungan teknis layanan bagi Pengguna Layanan SPBE yang terhubungan dengan Jaringan Sistem Informasi dan Komunikasi Kementerian Agama (JARSIKKA).

Pengelola SPBE harus memberikan ketersediaan dan kualitas layanan SPBE yang terhubunagn dengan JARSIKKA dengan menganut prinsip Confidentaiality, Integrity,  dan Availability (CIA).

Pengelola SPBE harus melakukan pengadaan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan secara berkala untuk meningkatkan keandalan SPBE.

Pengelola SPBE satuan kerja dalam penyediaan standar layanan, dukungan teknis layanan, ketersediaan dan kualitas layanan SPBE, berkoordinasi dengan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Perencanaan kerangka umum kebutuhan SPBE disusun dalam peta rencana SPBE. Perencanaan dan pelaksanaan peta rencana SPBE dievaluasi setiap tahun oleh Sekretaris Jenderal.

Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Unit Pelaksanan Teknis, dan Madrasah menyusun perencanaan program dan kegiatan tahunan SPBE pada masing-masing satuan kerja atau unit pelaksana teknis.

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Arsitektur SPBE ditetapkan oleh ketua SPBE Kementerian Agama setelah mendapat persetujuan Komite Pengarah.

Arsitektur SPBE menggambarkan integrasi proses bisnis, data, dan informasi infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Arsitektur SPBE terdiri atas :

1. arsitekrur proses bisnis;

2. aritektur data dan informasi;

3. arsitektur layanan;

4. arsitektur aplikasi;

5. arsitektur infrastruktur; dan

6. arsitektur keamanan.

Arsitektur SPBE Kementerian Agama ditetapkan dengan memperhatikan Arsitektur SPBE nasional yang ditetapkan oleh KemenPANRB. Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Menteri Agam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peta rencana SPBE menggambarkan arah dan langkah persiapan serta pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Peta rencana SPBE ditetapkan oleh Menteri Agama untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Peta rencana SPBE Kementerian Agama ditetapkan dengan memperhatikan peta rencana SPBE nasional yang ditetapkan oleh KemenPANRB.

Perubahan peta rencan SPBE dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan, perubahann teknologi, dan/atau perubahan peta rencana SPBE nasional.

Keputusan Menteri Agama tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian Agama selengkapnya dapat dibaca dan di unduh pada tautan di bawah ini.

Unduh

Demikian informasi mengenai pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian Agama. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan