Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Amongguru.com. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan telah menerbitkan Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Pada tanggal 25 Mei 2018 Komnas Perempuan telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Agama.

Salah satu implementasi dari MoU adalah upaya menciptakan kampus yang ramah Hak Asasi Manusia dan Gender, yaitu dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan menyediakan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Seksual di Kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Diharapkan dengan adanya Pedoman ini, korban kekerasan seksual dapat melaporkan peristiwa yang dialaminya, ada lembaga dan sumber daya yang menerima pengaduan dan penanganan kasusnya, baik penanganan internal maupun menggunakan sistem rujukan ke lembaga yang memiliki sarana penanganan kasus yang diperlukan korban.

Baca : Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 : Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Selain pemenuhan hak korban akan kerahasiaan data, pemulihan ¤Éisik maupun psikologis, diharapkan dengan pedoman ini pihak kampus juga mampu mengambil langkah-langkah memutus impunitas pelaku dan mencegah keberulangan.

Latar Belakang

Perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual, karena dalam budaya patriarki memposisikan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki dan perempuan direduksi menjadi objek seksual.

Kekerasan seksual dapat terjadi, baik di ranah pribadi (di dalam rumah) maupun publik (di luar rumah), misalnya di transportasi umum, di jalan, atau di tempat yang sepi di malam hari.

Sayangnya, kekerasan seksual juga dapat terjadi di lingkungan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI).

Pada umumnya, saat terjadi kekerasan seksual, baik kepada dosen maupun mahasiswi, korban bingung hendak melapor ke mana.

Saat melapor ke tingkat jurusan atau fakultas, pada umumnya korban tidak dapat ditangani dengan baik mengingat belum adanya pedoman yang dapat menjadi rujukan bagi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di PTKI.

Ketiadaan pedoman penanganan kasus ini membuat korban tidak dapat dipulihkan karena trauma yang diakibatkan dari kekerasan seksual yang dialaminya, sementara pelaku seperti merasa dilindungi oleh pihak kampus dan kemungkinan bisa menimbulkan banyak korban lainnya.

Oleh karena itu buku ini disusun untuk dijadikan pedoman yang dapat dirujuk saat ada kasus kekerasan seksual di PTKI.

Supaya terimplementasikan dengan baik, maka secara regulatif, Kementerian Agama, dalam hal ini Dirjen Pendidikan Islam, mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Tujuan

Tujuan disusunnya buku ini adalah agar dapat dijadikan pedoman bagi upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual pada lingkup civitas akademika PTKI, agar tidak terjadi reviktimisasi (lebih mengorbankan korban seperti menyalahkan atau bahkan menghukum korban), memutus impunitas dan mencegah keberulangan.

Sasaran

Pengguna pedoman pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di PTKI ini adalah semua civitas akademika, terutama pejabat yang berwenang menangani kasus-kasus kekerasan seksual di kampus.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual ditujukan untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di internal maupun eksternal kampus, yang melibatkan civitas akedemika (pejabat, dosen, mahasiswa dan karyawan kampus termasuk staff keamanan dan petugas kebersihan) di lingkungan kampus PTKI di Indonesia.

Isi dan Cara Penggunaan

Bagian pertama dari buku pedoman ini berisi Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dan mengapa perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual, serta situasi nyata kekerasan seksual yang dialami oleh mayoritas mahasiswi di berbagai PTKI.

Hal ini dijelaskan agar civitas akademika mengetahui apa saja yang dimaksud kekerasan seksual dan jenis-jenisnya serta cara penanganannya.

Bagian kedua dari buku pedoman ini adalah tentang:

1. kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di PTKI

2. prinsip-prinsip dan standar penanganan

3. prinsip standar rujukan

4. prinsip dan standar pertanggung jawaban pelaku.

Terkait payung hukum penting dipahami oleh civitas akademika untuk mengetahui landasan hukum dari tindakan yang dilakukannya.

Di dalam melakukan tindakan harus mengacu pada prinsip dan standar dalam penanganan korban secara internal di kampus.

Jika kampus tidak memiliki fasilitas atau pun keahlian dalam menangani kasus, maka dilakukan rujukan bagi penanganan kasus ke lembaga layanan di luar kampus, sesuai dengan prinsip dan standar yang sudah dijelaskan dalam pedoman ini.

Bagian ketiga buku ini adalah tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, yaitu:

1. penanganan proses layanan bagi korban

2. layanan pemulihan

3. mekanisme rujukan

4. monitoring dan evaluasi proses penanganan kasus, pencegahan dan penanganan bagi pelakuk kekerasan.

Bagian keempat buku ini adalah tentang peningkatan kapasitas bagi civitas akademik supaya memiliki pemahaman yang sama dalam mencegah dan menangani KtP di PTKI.

Pedoman ini tidak bisa dibaca secara terpisah. Setiap bagian akan terkait dengan bagian yang lain, sehingga harus dibaca secara utuh.

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) selengkapnya dapat dibaca dan di unduh pada tautan berikut ini.

Unduh

Demikian Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan