Materi Seleksi CPNS Tes Wawancara Visi dan Misi Kementerian

Materi Seleksi CPNS Tes Wawancara Visi dan Misi Kementerian 

Amongguru.com. Pemahaman tentang visi misi kementerian adalah salah satu materi wawancara yang sering ditanyakan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pelamar perlu untuk memahami visi dan misi dari instansi pemerintah penyelenggara seleksi CPNS yang dituju.

Pemahaman terhadap materi seleksi CPNS Tes Wawancara Visi dan Misi Kementerian diperlukan oleh peserta seleksi CPNS untuk bekal tes wawancara sebagai bagian dari Seleksi Kompetensi Bidang.

Berikut ini Admin bagikan beberapa visi dan misi Kementerian penyelenggara seleksi CPNS untuk membantu Anda dalam mempersiapkan diri menghadapi tes wawancara seleksi penerimaan CPNS.

Materi Seleksi CPNS Tes Wawancara Visi dan Misi Kementerian

1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Visi :

Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong.

Misi :
  • Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
  • Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
  • Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
  • Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
  • Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik
Tujuan Strategis :
  • Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
  • Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan
  • Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
  • Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
  • Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
  • Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

2. KEMENTERIAN KESEHATAN

Visi :

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong.

Misi : 
  • Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
  • Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
  • Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
  • Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
  • Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
  • Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
  • Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3. KEMENTERIAN PERTANIAN

Visi :

Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani

Misi :

  • Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi
  • Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
  • Mewujudkan kesejahteraan petani
  • Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi

4. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Visi :

Industri tanggung bercirikan:

  • Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan;
  • Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
  • Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.
Misi :
  • Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
  • Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
  • Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
  • Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
  • Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
  • meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah indonesia guna memperkuat dan mempeprkukuh ketahanan nasional.
  • Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

5. KEMENTERIAN KEUANGAN

Visi :

Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.

Misi :
  • Misi Fiskal: Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab.
  • Misi Kekayaan Negara: Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggungjawab.
  • Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan: Mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.
  • Misi Penguatan Kelembagaan:
  1. Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat.
  2. Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab.
  3. Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.

6. KEMENTERIAN SOSIAL

Visi :

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong

Misi :
  • Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan keperibadian Indonesia sebagai nergara kepulauan.
  • Mewujudkan penduduk maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
  • Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
  • Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
  • Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
  • Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
  • Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

7. KEMENTERIAN AGAMA 

Visi :

Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Misi :
  • Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
  • Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragam
  • Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualita
  • Meningkatkan pemanfaata dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
  • Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
  • Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
  • Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya

8. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Visi :

Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan.

Misi :

Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian.

9. KEMENTERIAN PERTANIAN

Visi :

Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani

Misi :
  • Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi
  • Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
  • Mewujudkan kesejahteraan petani
  • Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi

10. KEMENTERIAN PARIWISATA

Visi :

Memecahkan multi krisis Nasional melalui efek ganda ekonomi (Economic Effect) pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustanaible Tourism Development).

Misi :
  • Melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang berlandaskan nilai luhur.
  • Mendukung pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang berdaya saing global.
  • Melakukan pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata.
  • Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

11. KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Visi :

Terwujudnya wibawa diplomasi guna memperkuat jati diri sebagai negara maritim untuk kepentingan rakyat.

Misi :
  • Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim dalam kerja sama internasional untuk memajukan kepentingan nasional.
  • Memantapkan peran Kementerian Luar Negeri sebagai penjuru pelaksana hubungan luar negeri dengan dukungan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan nasional.
  • Mewujudkan kapasitas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang mumpuni.

12. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Visi :

Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme korporas.

Misi :
  • Peningkatan kualitas pengelolaan BUMN yang semakin transparan dan akuntabel
  • Peningkatan peran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan negara
  • Peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pelayanan umum
  • Peningkatan peran BUMN dalam keperintisan usaha dan pengembangan UMKM
  • Mewujudkan sistem pengelolaan BUMN berbasis mekanisme korporasi
  • Peningkatan peran BUMN untuk percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional

13. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Visi :

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Misi :
  • Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan.
  • Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan.
  • Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan.
  • Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah.

14. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Visi :

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Misi :
  • Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
  • Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
  • Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
  • Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
  • Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  • Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

15. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Visi :

Terwujudnya Kementerian Sekretariat Negara yang profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Misi :
  • Memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan kekuasaan negara;
  • Memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden;
  • Memberikan dukungan teknis dan administrasi secara efektif kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
  • Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan;
  • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana Sekretariat Negara.

16. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Visi :

Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu dan kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :

  • Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
  • Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.

17. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPENAS)

Visi :

Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel.

Misi :
  • Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
  • Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional;dan
  • Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

18. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Visi :

Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan Iingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat

Misi :
  • Meningkatkan keamanan pasokan energi dan mineral dalam negeri.
  • Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi, mineral dan informasi geologi.
  • Mendorong keekonomian harga energi dan mineral dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat
  • Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan energi, mineral dan kegeologian.
  • Meningkatkan nilai tambah energi dan mineral.
  • Meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan usaha energi dan mineral secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
  • Meningkatkan kemampuan kelibangan dan kediklatan ESDM
  • Meningkatkan kualitas SDM dan sektor ESDM
  • Melaksanakan good governance

19. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Visi :

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Misi :

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

20. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

Visi :

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

Misi :
  • Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
  • peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
  • Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
  • Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

21. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Visi :

Terwujudnya daerah tertinggal sebagai daerah yang maju dan setaraf dengan daerah lain di Indonesia.

Misi :
  • Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses modal usaha, teknologi, pasar, informasi;
  • Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat;
  • Memutuskan keterisolasian daerah tertinggal melalui peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi sehingga memiliki keterkaitan dengan daerah lainnya;
  • Mengembangkan daerah perbatasan sebagai beranda Negara kesatuan RI melalui pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam dan pengembangan sector-sektor unggulan
  • Mempercepat rehabilitas dan pemulihan daerah-daerah pasca bencana alam adan pasca konflik serta mitigasi bencana.

22. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Visi :

Terwujudnya kepastian hukum dan terciptanya pelayanan informasi hukum bagi seluruh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Masyarakat.

Misi :
  • Mewujudkan penguatan Peraturan Perundang-undangan.
  • Menyebarluaskan informasi hukum.
  • Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.
  • Mengembangkan budaya hukum.

23. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Visi :

Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Sehat dan Kuat.

Misi :
  • Perumusan dan penetapan kenijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.
  • Melaksakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan guna memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan.
  • Melaksanakan praktek tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

24. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Visi :

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Misi :
  • Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
  • Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
  • Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
  • Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
  • Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
  • Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
  • Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

25. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Visi :

Terwujudnya infrasutruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi :
  • Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
  • Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
  • Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’.
  • Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas  untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI.
  • Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Demikian materi seleksi CPNS Tes Wawancara visi dan misi Kementerian. Semoga bermanfaat.

 

Tinggalkan Balasan