Latihan Soal CPNS 2018 TWK Materi Bhineka Tunggal Ika dan Tata Negara

Latihan Soal CPNS 2018 TWK Materi Bhineka Tunggal Ika dan Tata Negara

Amongguru.com. Soal tes CPNS 2018 berbentuk tes kompetensi dasar, yang terdiri dari tiga jenis, yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Peserta dinyatakan lulus tes kompetensi dasar, jika memenuhi nilai ambang batas (passing grade) yang telah ditetapkan.

Di dalam membantu pelamar CPNS mempersiapkan diri mengikuti tes kompetensi dasar, berikut ini admin bagikan Latihan Soal CPNS 2018 TWK Materi Bhineka Tunggal Ika dan Tata Negara,dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya.

Soal Nomor 1

Di era globalisasi ini banyak sisi negatif yang harus dihindari demi membangun bangsa dan menyongsong teknologi, yaitu ….

a. eksklusivisme

b. proaktif

c. kuriositas

d. optmisme

e. profesionalisme

Soal Nomor 2

Kujang merupakan senjata tradisional yang berasal dari ….

a. Sumatera Barat

b. Jawa Barat

c. Kalimantan Barat

d. Sulawesi Selatan

e. Papua

Soal Nomor 3

Di dalam kehidupan, seorag pemimpin yang baik harus berani mendorong bawahannya untuk semangat bekerja, agar berani mengambil keputusan yang kreatif dan sanggup mempertanggung jawabkannya. Pola kepemimpinan ini dikenal dengan istilah …

a. Ing Ngarso Sung Tulodo

b. Ing Madya Mangun Karso

c. Tut Wuri Handayani

d. Demokrasi Pancasila

e. Bhinneka Tunggal Ika

Soal Nomor 4

Rumah adat Tongkonan berasal dari Provinsi ….

a. Sulawesi Selatan

b. Sulawesi Utara

c. Sulawesi Tengah

d. Sulawesi Tenggara

e. Maluku

Soal Nomor 5

Tari Maengket merupakan tarian khas daerah yang berasal dari ….

a. Bali

b. Belitung

c. NTB

d. Jawa Timur

e. Sulawesi Utara

Soal Nomor 6

Kata Bhineka Tunggal Ika pertama ditulis dalam kitab Sutasoma, karangan..

a. Mpu Kanwa

b. Mpu Triguna

c. Mpu Panuluh

d. Mpu Tantular

e. Mpu Prapanca

Soal Nomor 7

Aspek kesatuan berdasarkan sumpah pemuda adalah ….

a. satu nusa, aspek satu bangsa dan aspek satu bahasa

b. satu nusa, aspek satu rakyat dan aspek satu bahasa

c. satu negara, aspek satu bangsa dan aspek satu bahasa

d. satu nusa, aspek satu bangsa dan aspek satu perjuangan

e. satu nusa, aspek satu negara dan aspek satu bahasa

Soal Nomor 8

Pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan bhinneka tunggal ika adalah, kecuali .

a. Pasal 6A ayat (3)

b. Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18 B

c. Pasal 25A

d. Pasal 26 ayat (1)

e. Pasal 29 ayat (1)

Soal Nomor 9

Secara umum kemajemukan Bangsa Indonesia terbagi menjadi 2 macam, yaitu vertikal dan horisontal. Di bawah ini yang merupakan contoh perbedaan vertikal adalah ….

a. suku

b. ras

c. jabatan

d. bahasa

e. adat-istiadat

Soal Nomor 10

Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal berikut, kecuali .

a. kesatuan sejarah

b. Kesatuan cita-cita

c. Kesatuan nasib

d. Kesatuan kebudayaan

e. Kesatuan asas kerohanian

Soal Nomor 11

Norma atau aturan utama yang menetapkan kaidah tentang hubungan antara pribadi manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta lingkungan hidup adalah norma ….

a. agama

b. filsafat

c. kesusilaan

d. hukum

e. kesopanan

Soal Nomor 12

Aturan yang dapat menjamin ketertiban negara dan rakyat, batas kekuasaan dan keadilan, hak dan kewajiban penduduk dalam negara disebut norma ….

a. hukum

b. agama

c. filsafat

d. kesusilaan

d. adat

Soal Nomor 13

Menurut aturan yang tercantum dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur, kecuali ….

a. utusan daerah

b. utusan golongan

c. utusan partai politik

d. utusan TNI

e. utusan pemerintah

Soal Nomor 14

Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Aturan dasar ini tercantum dalam UUD 1945….

a. Bab X Pasal 27 (1)

b. Bab X Pasal 27 (2)

c. Bab X Pasal 28 (1)

d. Bab XII Pasal 30 (1)

e. Bab XII Pasal 30 (2)

Soal Nomor 15

Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan warga negara, termasuk dalam ….

a. hukum privat

b. hukum pidana

c. hukum perdata

d. hukum administrasi negara

e. hukum publik

Soal Nomor 16

APBN ditetapkan dengan persetujuan ….

a. DPR

b. Presiden

c. MA

d. MPR

e. Kejaksaan Agung

Soal Nomor 17

Hak budget dimiliki oleh ….

a. Presiden

b. MPR

c. Kejaksaan Agung

d. DPR

e. MA

Soal Nomor 18

Pemisahan kekuasaan pada tiga lembaga yang berbeda (legislatif, yudikatif, eksekutif) disebut ….

a. Trias Politika

b. Triumvirat

c. Magnum Opus

d. Monarki

e. Tirani

Soal Nomor 19

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat dalam waktu bersamaan, maka tugas kenegaraan digantikan oleh ….

a. Ketua MPR

b. Menteri dalam Negeri

c. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan

d. Menteri Luar Negeri

e. Menteri Pertahanan

Soal Nomor 20

Pengangkatan Hakim Agung diusulkan oleh ….

a. Komisi Yudisial

b. DPR

c. Mahkamah Agung

d. BPK

e. MPR

Soal Nomor 21

Berikut Ini yang merupaan tugas dan wewenang Makamah Agung adalah .…

a. memeriksa dan memutus permohonan di tingkat banding

b. memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan yang belum memperoleh status hokum tetap

c. memberikan nasihat kepada presiden dalam pemberian dan penolakan abolisi

d. menguji secara material terhadap peraturan perundang-undanga di atas undang-undang

e. memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi Negara

Soal Nomor 22

Berikut ini yang bukan merrupakan hak anggota MPR adalah ….

a. hak memilih dan dipilih dan hak menentukan sikap

b. hak imunitas dan hak protokoler

c. hak angket dan hak interpelasi

d. hak membela diri dan hak imunitas

e. ak keuangan dan administrative

Soal Nomor 23

Berikut ini adalah beberapa tugas dan wewenang MPR RI, kecuali .…

a. mengubah dan menetapkan undang-undang

b. melantik presiden dan/atau wakil presiden

c. memutuskan usul DPR terkait pemakzulan presiden

d. mengaji sistem ketatanegaraan

e. memasyarakatkan ketetapan MPR

Soal Nomor 24

Di dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (“rechsstaat”) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (“machsstaat”). Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus ….

a. berdasarkan pemerintah

b. berdasarkan hukum

c. mengacu pda kebutuhan

d. merujuk pada kepentingan

e. menuruti keinginan penguasa

Soal Nomor 25

Berikut ini yang bukan merupakan hak DPD adalah …

a. hak Menyampaikan Usul

b. hak Imunitas

c. hak Interpelasi

d. hak Protokoler

e. hak Membela Diri

Soal Nomor 26

Peraturan perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah ….

a. Pancasila

b. UUD 1945

c. Ketetapan-ketetapan MPR

d. Supersemar

e. Undang-undang

Soal Nomor 27

Peraturan-peraturan di negara Republik Indonesia mempunyai hierarki tertentu. Di antara peraturan perundang-undangan berikut, yang terendah kedudukannya dari yang lain adalah ….

a. Undang-undang

b. Keputusan MPR

c. Keputusan Presiden

d. Ketetapan MPR

e. Undang Undang Dasar

Soal Nomor 28

Di bawah ini yang bukan merupakan unsur-unsur dari hukum adalah ….

a. tidak mengatur mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

b. peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.

c. peraturan itu bersifat memaksa.

d. sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas.

e. mengandung perlindungan yang efektif bagi mereka yang terkena hukum.

Soal Nomor 29

Sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama disebut ….

a. statue

b. custom

c. Jurisprudensi

d. treaty

e. doktrin

Soal Nomor 30

Sumber hukum dari perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat disebut ….

a. statue

b. custom

c. Jurisprudens

c. treaty

d. doktrin

Kunci Jawaban dan Pembahasan :

  1. Eksklusivisme adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat sehingga paham ini harus dihindari demi membangun bangsa dan menyongsong teknologi. Sedangkan proaktif (lebih aktif), kuriositas (keingintahuan), optimism (paham yang meyakini dan melihat segala sesuatu dari yang baik), profesionalisme (mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional) (A)
  2. Kujang adalah senjata tradisional yang bersal dari Jawa Barat sedangkan Sumatera Barat= Karih, Kalimantan Barat = Mandau, Sulawesi Selatan = Badik, Papua= Pisau Belati (B)
  3. Arti tut wuri handayani (dari belakang seorang guru harus bias memberikan dorongan dan arahan), ing madya mangun karsa (di tengah atau antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide), dan ing ngarsa sung tulada (di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik), sehingga pilihan yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah tut wuri handayani. (C)
  4. Rumah adat Sulawesi Selatan (Rumah Tongkonan)
    Rumah adat Sulawesi Utara (Rumah Mongondow)
    Rumah adat Sulawesi Tengah (Rumah Saoraja)
    Rumah adat Sulawesi Tenggara (Rumah Istana Buton)
    Rumah adat Maluku (Rumah Baileo) (A)
  5. Tari maengket merupakan tarian rakyat yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. (E)
  6. Cukup jelas. (D)
  7. Cukup jelas. (A)
  8. Cukup jelas. (E)
  9. Perbedaan vertikal berupa capaian yang diperoleh melalui prestasi (strata sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi permukiman). (C)
  10. Cukup jelas. (B)
  11. Cukup jelas (D)
  12. Pengertian norma hukum adalah undang-undang, peraturan, ketentuan, dan sebagainya yang dibuat oleh negara. Norma hukum biasanya bersifat tertulis yang dapat dijadikan pegangan dan rujukan konkret bagi setiap anggota masyarakat baik dalam berprilaku maupun dalam menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya. Norma hukum dibuat oleh badan yang berwenang untuk mengatur hubungan antarwarga suatu masyarakat, antarwarga Negara, dan antara warga Negara dengan pemerintahnya. Norma hukum bersifat mengatur dan memaksa, jika dilanggar, sanksinya adalah berupa hukuman. Itu sebabnya keberlakuan norma sifatnya tegas dan pasti, karena ditunjang dan dijamin oleh hukuman atau sanksi bagi pelanggarnya. (A)
  13. Kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur seperti utusan daerah, golongan, politik, TNI. (E)
  14. Bab XII Pasal 30 (1) menjelaskan tentang pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (D)
  15. Cukup jelas (D)
    Pembahasan Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, Perubahan APBN dan Pertaggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. (A)
  17. Hak DPR untuk mengajukan rancangan RAPBN disebut hak budget. (D)
  18. Pemisahan kekuasaan pada 3 lembaga yang berbeda (legislative, yudikatif, eksekutif) disebut Trias politika. (A)
  19. Sesuai dengan pasal 8 ayat 3 UUD 19945, “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara Bersama-sama. (C)
  20. Komisi yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU No 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. (A)
  21. Diminta ataupun tidak, MA dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi Negara. (E)
  22. Hak anggota MPR menurut peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 antara lain adalah hak mengajukan usul pengubahan pasal UUD 1945, hak menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, serta hak keuangan dan administrative. (C)
  23. Seharusnya adalah mengubah dan menetapkan UUD. (A)
  24. Cukup jelas (B)
  25. Hak anggota DPD antara lain adalah hak menyampaikan usul dan pendapat, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, dan hak keuangan dan administratif. (C)
  26. Peraturan perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945. (B)
  27. Pasal 7 ayat 1 “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan” terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (A)
  28. Cukup jelas. (A)
  29. Keputusan Hakim (Jurisprudensi); adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama. (C)
  30. Kebiasaan (custom/adat), perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Apabila ada tindakan atau perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan tersebut, hal ini dirasakan sebagai pelanggaran. (B)

Baca juga :

Demikian yang dapat admin bagikan mengenai Latihan Soal CPNS 2018 TWK Materi Bhineka Tunggal Ika dan Tata Negara. Semoga bermanfaat.

2 Replies to “Latihan Soal CPNS 2018 TWK Materi Bhineka Tunggal Ika dan Tata Negara

Tinggalkan Balasan