Kriteria Pembatasan Perjalanan Dalam Percepatan Penanganan Covid-19

Kriteria Pembatasan Perjalanan Dalam Percepatan Penanganan Covid-19

Amongguru.com. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Surat Edaran ini ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, di Jakarta tanggal 6 Mei 2020.

Kebijakan pembatasan perjalanan ini tidak mengubah aturan tentang larangan mudik. Pemerintah tetap memberlakukan larangan mudik untuk tahun ini, hanya saja terdapat kegiatan yang dikecualikan dari larangan mudik tersebut.

Di dalam surat edaran disampaikan bahwa pemerintah mengizinkan beroperasinya kembali moda transportasi ke luar daerah, tetapi tidak untuk mudik.

Beroperasinya kembali transportasi ini berlaku hanya untuk perjalanan ke luar daerah dengan pengecualian. Kebijakan ini tidak akan mengubah keputusan pemerintah untuk melarang mudik.

Pemerintah tetap melarang mudik, akan tetapi ada kegiatan yang dikecualikan dari larangan mudik tersebut.

Tujuan Pemberlakukan Kriteria Pembatasan Perjalanan

Surat edaran yang mengatur kriteria pembatasan perjalanan ini diterbitkan dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan meningkatkan keberhasilan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca : Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar Sesuai PP Nomor 21 Tahun 2020

Diterbitkannya surat edaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan transportasi untuk pemenuhan kebutuhan nasional selama masa darurat Covid-19.

Di dalam surat edaran disampaikan kriteria pembatasan perjalanan orang keluar atau masuk wilayah dengan kendaraan pribadi atau sarana transportasi umum di seluruh Indonesia.

Kriteria Pengecualian Bepergian dengan Transportasi

Kriteria pengecualian bepergian dengan transportasi diperuntukkan bagi orang-orang yang bekerja pada lembaga pemerintahan atau swasta yang menyelenggarakan kegiatan berikut.

1. Pelayanan percepatan penanganan Covid-19.

2. Pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum.

3. Pelayanan kesehatan.

4. Pelayanan kebutuhan dasar.

5. Pelayanan pendukung layanan dasar.

6. Pelayanan fungsi ekonomi penting.

Kriteria pengecualian juga diperuntukkan bagi perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia.

Selain itu, kriteria pengecualian diberikan pada repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), WNI, dan pelajar atau mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Edaran mengatur secara ketat tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang termasuk dalam kriteria pengecualian bepergian tersebut, misalnya menunjukkan KTP, Surat Tugas, dan hasil tes negatif Covid-19.

Pengendalian, Pengawasan, dan Pengawasan Hukum

Pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum terkait kriteria pembatasan perjalanan ini dilaksanakan oleh Tim Gabungan dari unsur pemerintah dan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur otoritas penyelenggara sarana transportasi umum.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka akan dibentuk pos penjagaan dan pemeriksaan di setiap akses keluar masuk batas negara, batas wilayah administratif, jalan tol, jalan nasional, terminal, stasiun, pelabuhan laut, dan bandar udara, yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan.

Setiap kegiatan perjalanan orang yang diatur dalam surat edaran ini wajib dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan juga protokol transportasi yang berlaku.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam surat edaran ini akan ditindak dan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 secara lengkap dapat di unduh di sini.

Surat edaran berlaku sejak dikeluarkan (tanggal 6 Mei 2020) sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan.

Tinggalkan Balasan