Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Madrasah Terbaru Tahun 2019

Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Terbaru Tahun 2019

Amongguru.com. Akreditasi sekolah/Madrasah merupakan proses penilaian yang dilakukan secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja program atau satuan pendidikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntanbilitas) publik.

Hasil dari penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan perangkat kelayakan yang diterbitkan oleh sebuah lembaga mandiri dan profesional, bernama Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah merupakan badan evaluasi mandiri yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menetapkan kelayakan program atau satuan pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Akreditasi dilakukan oleh BAN-S/M pada sekolah/madrasah sebagai bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi :

1. Sekolah Dasar (SD);

2. Madrasah Ibtidaiyah (MI);

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP);

4. Madrasah Tsanawiyah (MTs);

5. Sekolah Menengah Atas (SMA);

6. Madrasah Aliyah (MA);

7. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

8. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);

9. Sekolah Luar Biasa (SLB);

10. Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK); dan

11. satuan pendidikan formal lain yang sederajat.

BAN-S/M menjadi institusi mandiri yang bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Tugas BAN-SM, antara lain merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, serta melaksanakan akreditasi pada sekolah atau madrasah.

Di dalam melaksanakan tugas akreditasi sekolah/madrasah, BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditas Provinsi Sekolah/Madrasah  yang dibentuk oleh Gubernur.

Baca : Kriteria dan Ketentuan Akreditasi Sekolah Luar Biasa SLB Tahun 2019

Kelayakan program dan/atau satuan pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa lingkup Standar Nasional pendidikan, meliputi :

1. standar isi;

2. standar proses;

3. standar kompetensi lulusan;

4. standar pendidik dan tenaga kependidikan;

5. standar sarana dan prasarana;

6. standar pengelolaan;

7. standar pembiayaan; dan

8. standar penilaian pendidikan.

Sejarah Akreditasi Sekolah/Madrasah

Sejarah akreditasi sekolah/madrasah di Indonesia mencatat tiga fase perkembangan. Fase pertama terjadi ketika Direktorat Sekolah Swasta melakukan akreditasi terhadap sekolah-sekolah swasta.

Fase kedua terjadi ketika Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) melakukan akreditasi terhadap semua sekolah, baik negeri maupun swasta berdasar 9 (sembilan) komponen penyelenggaraan sekolah.

Sedangkan fase ketiga ditandai dengan pelaksanaan akreditasi sekolah oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan instrumen yang disusun berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Fase terakhir sistem akreditasi sekolah merupakan penyempurnaan dan sekaligus jawaban terhadap kritik berbagai pihak atas kelemahan sistem akreditasi sebelumnya. Selama ini sistem akreditasi yang pernah berlaku dianggap sebagai mengabaikan keadilan.

Paradigma baru di dalam penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah adalah sudah tidak lagi membedakan antara lembaga negeri dan swasta.

Selain itu, akreditasi sekolah/madrasah sudah melibatkan partisipasi masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.

Akreditasi sekolah/madrasah sudah diselenggarakan atas dasar pertimbangan upaya meningkatkan kualitas sekolah/madrasah.

Baca : Download Modul Penguatan Supervisi Kepala Sekolah dan PKG 2019

Kegiatan akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan dan memberikan arahan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan, serta terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan.

Tujuan Akreditasi Sekolah/Madrasah

Tujuan akreditasi sekolah/madrasah adalah untuk :

a. memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu; dan

b. menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

Tujuan akreditasi sekolah/madrasah tersebut memiliki makna bahwa hasil akreditasi:

a. memberikan gambaran tentang tingkat kinerja sekolah yang dapat digunakan untuk kepentingan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja sekolah, baik kualitas, produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan inovasinya;

b. memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tertentu yang telah dinyatakan terakreditasi menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar kualitas nasional;

c. memberikan jaminan kepada publik bahwa siswa dilayani oleh sekolah yang benar-benar memenuhi persyaratan standar kualitas nasional.

Fungsi Akreditasi Sekolah/Madrasah

Dengan menggunakan instrumen akreditasi yang komprehensif, diharapkan hasil akreditasi diharapkan dapat memetakan secara utuh profil sekolah/madrasah.

Proses akreditasi sekolah/madrasah berfungsi untuk :

a. Pengetahuan

Akreditasi sekolah/madrasahh sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikator.

b. Akuntabilitas

Hasil akreditasi sekolah/madrasah sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.

c. Pembinaan dan pengembangan

Akreditasi sekolah/madrasah sebagai dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.

Manfaat Akreditasi Sekolah/Madrasah

Hasil dari akreditasi sekolah/madrasah diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Membantu sekolah/madrasah dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan.

2. Membantu mengidentifikasi sekolah/madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya.

3. Acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah.

4. Umpan balik salam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah.

5. Motivator agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.

6. Bahan informasi bagi sekolah/madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.

7. Untuk kepala sekolah/madrasah

Prinsip Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah adalah sebagai berikut.

1. Objektif

Hasil penilaian akreditasi sekolah/madrasah harus dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan, sehingga dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

2. Komprehensif

Di dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan sekolah/madrasah tersebut.

3. Adil

Penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang statusnya, baik negeri atau pun swasta. Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.

4. Transparan

Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.

5. Akuntabel

Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

6. Profesional

Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

Sistem Penilaian Dan Prosedur Akreditasi Sekolah/Madrasah

1. Sistem penilaian

Akreditasi sekolah mencakup penilaian terhadap sembilan komponen sekolah, yaitui :

(a) kurikulum dan proses pembelajaran ;

(b) administrasi dan manajemen sekolah;

(c) organisasi dan kelembagaan sekolah;

(d) sarana prasarana;

(e) ketenagaan;

(f) pembiayaan;

(g) peserta didik;

(h) peran serta masyarakat; dan

(i) lingkungan dan kultur sekolah.

Masing-masing komponen tersebut dijabarkan ke dalam beberapa aspek dan dari masing-aspek dijabarkan lagi ke dalam indikator.

Berdasarkan indikator dibuat item-item yang tersusun dalam Instrumen Evaluasi Diri dan Instrumen Visitasi.

2. Prosedur pelaksanaan

Akreditasi dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut.

(a) Pengajuan permohonan akreditasi dari sekolah.

(b) Evaluasi diri oleh sekolah.

(c) Pengolahan hasil evaluasi diri.

(d) Visitasi oleh asesor.

(e) Penetapan hasil akreditasi.

(f) Penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2019

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Keputusan Nomor 241/P/2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi.

Keputusan tersebut diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Di dalam Pasal 20 Ayat (1) Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 disebutkan bahwa kriteria dan perangkat administrasi BAN (Badan Akreditasi Nasional) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan,

Kriteria dan Perangkat Akreditasi ini selanjutnya dapat menjadi acuan dalam penilaian kelayakan program atau satuan pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal. Kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah tahun 2019 dapat diunduh di sini.

Demikian informasi terkait kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah tahun 2019. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan