KMA Nomor 633 Tahun 2020 tentang Reformasi Birokrasi Kemenag

KMA Nomor 633 Tahun 2020 tentang Reformasi Birokrasi Kemenag

Amongguru.com. Menteri Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Agama.

Pedoman ini diterbitkan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama.  Keputusan Menteri Agama Nomor 536 Tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan  Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama.

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Reformasi birokrasi tersebut meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Roadmap, sekaligus berakhirnya masa berlaku Keputusan Menteri Agama Nomor 582 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 447 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015 -2019.

Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini dilakukan agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja.

Di dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, Kementerian Agama telah membangun pilot project pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya.

Untuk itu, perlu secara konkret, terkoordinir, terpantau, dan terevaluasi secara berkala pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Pembangunan Zona Integritas merupakan role model/miniatur dan percepatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi di Kementerian Agama. Keduanya merupakan suatu
program yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Oleh karena itu, perlu upaya penyamaan persepsi sekaligus peningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, baik tingkat Kementerian maupun tingkat satuan kerja/UPT Kementerian Agama.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menyelaraskan Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama dengan
Keputusan Menteri Agama Nomor 536 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi satuan kerja/UPT Kementerian Agama dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dan membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. Tujuan

Pedoman Pelaksanaan ini bertujuan:

a. memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dan membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

b. meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian Agama dan unit kerja/UPT Kementerian Agama yang akan diajukan penilaian/reviu, baik kepada Tim Penilai Internal (TPI) maupun kepada Tim Penilai Nasional (TPN). Dengan demikian, TPI dan TPN mempunyai data yang
tersimpan secara daring; dan

c. memudahkan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas pada Kementerian Agama.

Sasaran

Sasaran Pedoman Pelaksanaan ini adalah tercapainya Reformasi Birokrasi baik di tingkat kementerian maupun tingkat satuan kerja/UPT Kementerian Agama, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;

2. Birokrasi yang Kapabel; dan

3. Pelayanan Publik yang Prima.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan ini meliputi:

1. Komponen, Bobot, Sasaran dan Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

2. Tahap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas;

3. Syarat Satuan Kerja/UPT Berpredikat WBK dan WBBM, Monitoring dan Evaluasi; dan

4. Pembinaan, Penghargaan dan Pengawasan.

KMA Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Agama secara lengkap dapat dan diunduh pada link berikut ini.

KMA Nomor 633 Tahun 2020 – Unduh

Demkian informasi mengenai Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Agama. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan