Kepmendikbudristek tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis

Kepmendikbudristek tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis

Amongguru.com. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) telah menandatangani Kepmendikbudristek Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis.

Kepmendikbudristek Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).,

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242).

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124).

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 579).

Baca : SKB 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

Di dalam Kepmendikbudristek tersebut ditetapkan daerah khusus berdasarkan kondis geografis yang selanjutnya disebut daerah khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Daerah khusus ini akan dievaluasi paling lama 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Mendikbud Nomor 580/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis dan Keputusan Mendikbud Nomor 581/P/2021 tentang Daerah Khusus dengan Kondisi Kedaruratan Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan Mendikbudristek tersebut mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2022.

Kepmendikbudristek Nomor160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis selengkapnya dapat dibaca dan di unduh pada tautan di bawah ini.

Unduh

Baca : Buku Saku Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

Demikian Kepmendikbudristek tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan