Kebijakan Pendidikan Kemendikbud di Masa Pandemi Covid-19

Kebijakan Pendidikan Kemendikbud di Masa Pandemi Covid-19

Amongguru.com. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak terhadap seluruh bidang kehidupan, termasuk di bidang pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kemudian menyikapi kondisi tersebut dengan membuat sejumlah kebijakan.

Di dalam rangka mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di lingkungan satuan pendidikan, Kemendikbud telah mengambil kebijakan untuk menutup sekolah pada masa pandemi Covid-19.

Selama masa penutupan, kegiatan belajar mengajar dialihkan melalui penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh.

Kemendikbud juga melakukan realokasi anggaran untuk penanganan penyebaran Covid-19 berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Covid-19.

Kebijakan lainnya adalah berupa fleksibilitas dalam memanfaatkan dana BOS untuk mendukung pembelajaran selama masa pandemi Covid-19.

Semua kebijakan pendidikan tersebut bertujuan agar peserta didik tetap dapat layanan pendidikan dan mutu pendidikan tetap dapat terjaga, meskipun dalam kondisi pandemi,

Selama pandemi Covid-19, sekolah harus tetap memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didik.

Pemerintah perlu memastikan agar peserta didik tetap dapat layanan pendidikan selama darurat Covid-19, meskipun tertutup akses fisiknya ke sekolah.

Prinsip Kebijakan Pendidikan Masa Pandemi Covid-19

Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Pembelajaran juga mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi Covid-19

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, maka selama pandemi Covid-19, guru dan peserta didik menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, sesuai instruksi Mendikbud. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 terutama di satuan pendidikan.

Pemerintah melalui Kemendikbud perlu memastikan beberapa kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 dapat terlaksana dengan baik di seluruh wilayah Indonesia.`

Kebijakan Pendidikan Kemendikbud di Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengimplementasikan berbagai kebijakan pendidikan dan inisiatif untuk menghadapi kendala pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Berikut ini adalah kebijakan pendidikan Kemendikbud di masa pandemi Covid-19.

1, Revisi SKB 4 Menteri

Pemerintah menerbitkan revisi ketiga atas surat keputusan bersama SKB Empat Menteri tanggal 7 Agustus 2020, untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran di era pandemi saat ini.

Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning dan Hijau

Pemerintah melakukan penyesuaian terkait pelaksanaan pembelajaran di zona kuning dan hijau dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR).

Prosedur pengambilan keputusan pembelajaran tatap muka di zona kuning dan hijau tetap dilakukan secara bertingkat seperti pada SKB sebelumnya.

Pemda/kantor/kanwil Kemenag dan sekolah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah daerah atau sekolahnya dapat mulai melakukan pembelajaran tatap muka.

Sekali pun daerah sudah dalam zona hijau atau kuning, serta Pemda dan sekolah sudah memberikan izin pembelajaran tatap muka, akan tetapi keputusan terakhir ada di orang tua.

Apabila orang tua tidak mengizinkan putra-putrinya mengikuti pembelajaran tatap muka, maka anaknya tetap melanjutkan belajar dari rumah. Pembelajaran tatap muka di sekolah di zona kuning dan hijau diperbolehkan, tetapi  tidak diwajibkan.

Tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dan zona kuning dalam revisi SKB Empat Menteri dilakukan secara bersamaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda untuk kelompok umur pada dua jenjang tersebut.

Sementara itu untuk PAUD dapat memulai pembelajaran tatap muka paling cepat dua bulan setelah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Selain itu, dengan pertimbangan bahwa pembelajaran praktik adalah keahlian inti SMK, pelaksanaan pembelajaran praktik bagi peserta didik SMK diperbolehkan di semua zona dengan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Evaluasi akan selalu dilakukan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, bersama Kepala Satuan Pendidikan akan terus berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 untuk memantau tingkat risiko Covid-19 di daerah masing-masing.

Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman, terdapat kasus terkonfirmasi positif Covid-19, atau tingkat risiko daerah berubah menjadi oranye atau merah, satuan pendidikan wajib ditutup kembali.

2. Kurikulum Darurat (Dalam Kondisi Khusus)

Kurikulum Darurat pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi tiap satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.

Kurikulum Darurat (dalam kondisi khusus) diterapkan untuk mengurangi beban guru dalam melaksanakan kurikulum nasional dan peserta didik dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan selama masa pandemi Covid-19 ini.

Di dalam Kurikulum Darurat, dilakukan penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.

Kurikulum Darurat Kemendikbud disiapkan untuk jenjang dasar menengah, termasuk untuk pendidikan khusus.

Pelaksanaan kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) berlaku sampai akhir tahun ajaran (tetap berlaku meskipun kondisi khusus sudah berakhir).

Baca : Pedoman Kurikulum Darurat pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus

3. Modul Pembelajaran Jarak Jauh

Di dalam melaksanakan kurikulum darurat, Kemendikbud telah menyiapkan beberapa modul pembelajaran khusus untuk PAUD dan SD,

Modul pembelajaran pada Kurikulum Darurat (dalam kondisi khusus) tersebut berisi panduan untuk guru, pendamping (orang tua/wali), dan siswa.

Modul pembelajaran mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orangtua, dan siswa.

Modul ini diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah dan membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi mendampingi anak belajar dari rumah.

Modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping (baik orang tua maupun wali).

Untuk jenjang PAUD, modul belajar dijalankan dengan prinsip “Bermain adalah Belajar”.  Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari.

Sedangkan untuk jenjang SD, modul berorientasi pada kompetensi literasi, numerasi, pendidikan karakter, dan kecakapan hidup. Kompetensi dasar mencakup berbagai mata pelajaran.

3. Pembatalan UN dan Perubahan Mekanisme PPDB

Sejak Maret 2020, Kemendikbud telah melakukan penyesuaian kebijakan pendidikan, serta menyediakan inisiatif dan solusi di masa pandemi Covid-19.

Pada bulan Maret, terdapat pembatalan ujian nasional, ujian sekolah tidak perlu mengukur ketuntasan kurikulum, sekolah yang belum melaksanakan ujian dapat menggunakan nilai lima semester terakhir untuk menentukan kelulusan siswa.

Mekanisme PPDB tidak lagi mengumpulkan siswa dan orang tua, PPDB jalur prestasi berdasarkan akumulasi nilai rapor dan prestasi lain.

4. Realokasi Anggaran Pendidikan

Bulan Maret sampai dengan April 2020, Kemendikbud melakukan penyediaan kuota gratis, dan melakukan realokasi anggaran Pendidikan Tinggi sebesar Rp 405 M.

Anggaran tersebut untuk Rumah Sakit Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Kemendikbud juga melakukan realokasi anggaran Kebudayaan Rp 70 M untuk kegiatan Belajar dari Rumah melalui TVRI, peluncuran portal Guru Berbagi, relaksasi penggunaan BOS dan BOP untuk pembayaran honor guru, serta pembelajaran daring.

Bulan Mei sampai dengan Juni 2020, Kemendikbud memberikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk 410 ribu mahasiswa, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja diperluas cakupannya untuk sekolah swasta (bukan hanya sekolah negeri).

5. Subsidi Kuota Internet Untuk Siswa, Guru, Mahasiswa, dan Dosen

Kemendikbud juga akan memberikan bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama empat bulan (September sampai dengan Desember 2020).

Baca : Program Bantuan Kuota Internet Peserta Didik Untuk PJJ Dari Kemendikbud

Besaran bantuan, siswa 35 GB/bulan, guru 42 GB/bulan, serta mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan. Kepala satuan pendidikan harus melengkapi nomor telepon seluler (handphone) peserta didik yang aktif melalui aplikasi dapodik sebelum 11 September 2020.

Source: https://gtk.kemdikbud.go.id/

Materi kebijakan pendidikan Kemendikbud di masa pandemi Covid-19 tersebut secara lengkap dapat di unduh pada tautan di bawah ini.

  • Materi Kemendibud – Rakor Kebijakan Pembelajaran (Unduh)
  • Materi Mendagri – Rakor Kebijakan Pembelajaran (Unduh)

Demikian kebijakan pendidikan Kemendikbud di masa pandemi Covid-19. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan