Juknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023

Juknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023

Amongguru.com. Dirjen Prasana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Juknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023.

Juknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/KPTS/RC.210/B/U/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023.

Keputusan Direktur Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian tentang Juknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, perlu mengoptimalkan akses pupuk dengan harga terjangkau bagi petani yang membutuhkan.

Diktum KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Diktum KEDUA :  Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dasar pelaksanaan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023 bagi Aparatur Negara balk di tingkat Pusat maupun Daerah, serta pemangku kepentingan.

Diktum KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023.

Diktum KEEMPAT : Ketentuan penyaluran dan pembayaran pupuk bersubsidi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Diktum KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Latar Belakang

Penyediaan pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi sangat tergantung pada keberhasilan program pembangunan pertanian. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional terutama mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan daya swing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Di sisi lain penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan, yaitu diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 330,9 juta jiwa terbesar ke enam di dunia setelah India (United Nations Population 2019).

Upaya pencapaian produksi pertanian memerlukan dukungan prasarana dan sarana, termasuk pupuk yang berperan vital bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas basil pertanian sekaligus menjamin akses pupuk dengan harga terjangkau bagi para petani yang membutuhkan.

Ketersediaan pupuk, sebagai salah satu sarana produksi yang utama, terutama pupuk bersubsidi, diharapkan dapat dipenuhi sesuai azas 6 (enam), tepat yaitu tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga. Dengan demikian, dalam pe ngelolaan pupuk bersubsidi diperlukan kesepahaman seluruh stakeholder terkait dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Maksud

Penyusunan Juknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023/2024 sebagai acuan bagi petugas pelaksana kegiatan, agar terdapat kesepahaman dalam pengelolaan pupuk bersubsidi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan stakeholder terkait.

Tujuan

Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023/2024 disusun dengan tujuan untuk menjabarkan ketentuan terkait pengelolaan pupuk bersubsidi agar dapat dijadikan acuan bagi petugas yang menangani pupuk bersubsidi.

Sasaran

Sasaran dari Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023/2024, yaitu Aparat Dinas Pertanian dalam mengelola pupuk bersubsidi, petugas pengelolaan pupuk bersubsidi instansi I stakeholder terkait, petugas lapangan, Tim Verifikasi dan Validasi, serta petani penerima pupuk bersubsidi.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Juknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023/2024 meliputi sebagai berikut.

a. Persiapan yang terdiri dari penetapan alokasi pupuk dan regulasi terkait pengelolaan pupuk bersubsidi.

b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

c. Verifikasi dan Validasi Penyaluran.

d. Pembayaran subsidi.

e. Monitoring dan Evaluasi.

Istilah dan Pengertian

Beberapa istilah dan pengertian dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023/2024 sebagai berikut.

1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.

2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

3. Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

4. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.

5. Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut SIMLUHTAN adalah sistem informasi penyuluhan pertanian yang menyajikan basis data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama.

6. Data Spasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, ukuran, dan/atau karakteristik lahan pertanian yang berada pada atau di atas permukaan bumi.

7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.

8. Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi antar wilayah, waktu dan jenis pupuk.

9. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

11. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

12. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.

13. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.

14. Pengecer resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

15. Kartu Tani adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi.

16. Electronic Data Capture yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.

17. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi.

18. Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi melalui sistem e-Verval.

19. Sistem Elektronik Verifikasi dan Validasi yang selanjutnya disebut e-Verval adalah sistem informasi pelaporan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi.

20. Tim Verval adalah tim verifikasi di tingkat Kecamatan dan Pusat. Tim Verval Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Pertanian.

21. T-Pubers adalah suatu aplikasi yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi yang terintegrasi dengan e-Verval.

22. Rekan adalah suatu aplikasi uji coba yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi secara digital yang terintegrasi dengan e-Verval.

23. Tim Pembina adalah petugas Dinas Pertanian kabupaten/kota dan provinsi yang melakukan pembinaan pengelolaan pupuk bersubsidi.

24. Sistem elektronik Alokasi yang selanjutnya disingkat e-Alokasi adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data alokasi Pupuk Bersubsidi.

5. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani, termasuk rencana kebutuhan pupuk bersubsidi. RDKK pupuk bersubsidi agar dihimpun secara elektronik (eRDKK) dan dilakukan verifikasi, validasi secara berjenjang oleh petugas terkait sesuai ketentuan dalam Permentan 67 Tahun 2016.

Penyaluran Pupuk Bersubsidi

1. Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi

Alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi yang berlaku pada tahun berjalan.

Selanjutnya, alokasi menjadi dasar bagi pengadaan dan penyaluran pupuk kepada para penerima pupuk bersubsidi sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

2. Kriteria Penerima Pupuk Bersubsidi

Kriteria penerima pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Menurut peraturan tersebut, pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor:

a. Tanaman Pangan dengan komoditas padi, jagung, kedelai.

b. Hortikultura dengan komoditas cabai, bawang merah, bawang putih, dan/atau

c. Perkebunan dengan komoditas kopi, tebu rakyat, kakao.

Adapun luas lahan yang diusahakan oleh petani paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam dan diutamakan petani kecil yang melakukan usaha tani dengan lahan paling luas 0,5 hektare.

c. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor, dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing¬masing. Kewenangan pengaturan tersebut menjadi tanggung jawab PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif.

Juknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023 selengkapnya dapat di unduh pada tautan berikut ini.

Unduh

Demikian Juknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan