Edaran Kemnaker tentang Perlindungan Buruh Dalam Cegah COVID-19

Edaran Kemnaker tentang Perlindungan Buruh Dalam Cegah COVID-19

Amongguru.com. Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

Surat Edaran diterbitkan tanggal 17 Maret 2020 dan ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah. Surat Edaran ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia.

Melalui surat edaran tersebut diinformasikan bahwa gubernur perlu dilakukan langkah-langkah guna melindungi pekerja/buruh serta kelangsungan usaha terkait meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Baca : Fakta-fakta tentang Virus Corona yang Wajib Anda Ketahui

Langkah pertama adalah mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja masing-masing wilayah, dengan melakukan tindakan-tindakan berikut,

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

2. Menyebarkan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada di dalam wilayah pembinaan dan pengawasan.

3. Mendata dan melaporkan kepada semua instansi terkait setiap kasus atau yang patut di diduga kasus COVID-19.

4. Memerintahkan setiap Pimpinan Perusahaan untuk melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja/buruh. Tindakan pencegahan dapat dilakukan seperti perilaku hidup bersih dan sehat, pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.

5. Mendorong setiap Pimpinan Perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha.

6. Di dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pengusaha yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Langkah kedua dengan melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemi COVID-19 melalui ketentuan sebagai berikut.

1. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.

2. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.

3. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Surat Edaran tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 secara lengkap dapat di unduh di sini.

Demikian Surat Edaran tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan