Edaran Kemenag tentang Pengendalian Pelayanan Nikah Masa Darurat Covid-19

Edaran Kemenag tentang Pengendalian Pelayanan Nikah Masa Darurat Covid-19

Amongguru.com. Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.

Perkembangan dan penyebaran wabah Covid-19 semakin meluas dan merata. Hal ini ditandai dengan penetapan beberapa wilayah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan nikah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Covid-19.

Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini diterbitkan untuk mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 dan melindungi pegawai serta masyarakat di lingkungan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini memuat pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah Covid-19 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Dasar

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal.

Ketentuan

1. Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

2. Pelaksanaan akad nikah hanya diijinkan bagi Calon Pengantin (Catin) yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020.

3. Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 April 2020.

4. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu, dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

5. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) pasang Catin dalam sehari.

6. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampau kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA Kecamatan menangguhkan pelaksanaan akad nikah tersebut di lain hari.

7. Dikarenakan suatu alasan atau keadaan yang mendesak, sehingga Catin tidak dapat memenuhi ketentuan pada angka 1, 3, dan/atau 6, Kepala KUA Kecamatan dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah di luar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani di atas meterai oleh salah seorang Catin dengan disertai alasan yang kuat.

8. Di dalam hal protokol kesehatan tidak dapat dipenuhi, KUA Kecamatan wajib menolak pelayanan dengan disertai alasan penolakan tersebut.

9. KUA Kecamatan wajib mengatur dan mengendalikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah di masa darurat bencana wabah penyakit Covid-19.

10. KUA Kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan (23 April 2020) sampai dengan situasi normal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Surat EdaranDitjen Bimas Kemenag tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 secara lengkap dapat di unduh di sini.

Demikian surat edaran Kemenag tentang pengendalian pelayanan nikah di masa darurat Covid-19. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan