Edaran BKN tentang Panduan Teknis Pendataan Riwayat Covid-19 PNS

Edaran BKN tentang Panduan Teknis Pendataan Riwayat Covid-19 PNS

Amongguru.com. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran BKN Nomor 09/SE/III/2020 tentang Panduan Teknis Pengisian Data Riwayat Covid-19 PNS Instansi Pusat dan Daerah Melalui Aplikasi SAPK BKN.

Surat edaran ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian/SDM pada Instansi Pusat dan Kepala BKD/BKPP/BKPSDM pada Instansi Daerah di seluruh Indonesia.

Dikeluarkannya Surat Edaran ini karena mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas yang salah satunya berdampak kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga perlu dilakukan pendataan riwayat kesehatan PNS terdampak COVID-19.

Pendataan riwayat kesehatan ini nantinya akan mempermudah pengambilan  kebijakan yang tepat dalam rangka pemenuhan hak-hak kepegawaian PNS terdampak.

Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan sebagai berikut.

1. Mendata riwayat kesehatan dan status PNS yang terdampak pandemi COVID-19.

2. Menetapkan cakupan hak-hak kepegawaian yang dapat diberikan kepada PNS berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Memberikan panduan teknis pengisian data riwayat kesehatan PNS melalui Aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian).

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pendataan riyawat kesehatan PNS yang terdampak penyebaran COVID-19.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66Tahun 2017.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas BagiPegawai Aparatur Sipil Negara.

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Isi Surat Edaran

Pendataan riwayat kesehatan PNS merupakan pendataan riwayat kesehatan PNS yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN terhadap PNS yang dalam kategori sebagai berikut.

1. Orang Dalam Pemantauan (ODP)

2. Pasien Dalam Pengawasan (PDP)

3. Pasien yang terkonfirmasi terjangkit COVID-19

4. Pasien yang dinyatakan sembuh

5. Meninggal akibat pandemi COVID-19.

Pengisian data riwayat kesehatan PNS sebagaimana dimaksud dilakukan dengan berpedoman pada panduan teknis pengisian data PNS riwayat COVID-19 melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Buku Panduan teknis pengisian data PNS riwayat COVID-19 melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dapat diunduh di sini.

Pendataan PNS riwayat COVID-19 agar dilakukan secara berkala paling kurang sekali dalam satu minggu dan dilakukan dengan penuh kedisiplinan.

Kepala Kantor Regional BKN I s/d XIV agarmemantau proses pendataan sebagaimana dimaksud sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Surat Edaran BKN tentang Panduan Teknis Pendataan Riwayat Covid-19 PNS secara lengkap dapat di unduh pada link berikut.

Surat Edaran BKN Nomor 09/SE/III/2020 tentang Panduan Teknis Pengisian Data Riwayat Covid-19 PNS (Unduh)

Demikian informasi mengenai Surat Edaran BKN tentang Panduan Teknis Pendataan Riwayat Covid-19 PNS. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan