Download Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kemendikbud

Download Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kemendikbud

Amongguru.com. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kemendikbud diterbitkan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kemendikbud diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi Pelaksanaan Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Di dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.

2. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi, dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi.

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan.

4. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.

5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

8. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah.

9. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia.

10. Pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan.

11. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.

12. Pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Susunan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Susunan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;

2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;

3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;

6. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

7. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi Pendidikan Tinggi;

8. Direktorat Jenderal Kebudayaan;

9. Inspektorat Jenderal;

10. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;

11. Badan Penelitian dan Pengembangan;

12. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing;

13. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah;

14. Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter;

15. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan; dan

16. Staf Ahli Bidang Akademik.

Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca : Download Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dalam hubungan antar kementerian dengan lembaga lain yang terkait.

Semua unsur di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masingmasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Peralihan

Berdasarkan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019, maka :

1. pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahtlan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3. pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan

4. pelaksanaan tugas Staf Ahli Bidang Akademik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 dialihkan menjadi tugas Staf Ahli Bidang Akademik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk mengetahui secara lengkap isi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian dan Kebudayaan, silakan download pada link berikut.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 (Download)

Demikian informasi mengenai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan