Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar Sesuai PP Nomor 21 Tahun 2020

Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar Sesuai PP Nomor 21 Tahun 2020

Amongguru.com. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan kasus.

Di dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kekarantinaan kesehatan adalah bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan.

Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-I9) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah serta  lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan jumlah kematian.

Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Dengan demikian, diperlukan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menekan penyebarannya yang semakin meluas.

Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

PSBB juga termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran virus.

Pembatasan paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

PP Nomor 21 Tahun 2020 ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.

Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19 adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pembatasan ini dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus tersebut.

Pembatasan Sosial Berskala Besar dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Baca : Inilah Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.

2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

1. peliburan sekolah dan tempat kerja;

2. pembatasan kegiatan keagamaan; dan

3. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pembatasan kegiatan libur sekolah dan tempat kerja serta kegiatan keagamaan harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.

Pembatasan kegiatan di tempat umum juga dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Tahapan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Berikut ini adalah tahapan penetapan dan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19.

1. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Dsease 2019 (COVID-19).

3. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu.

4. Apabila menteri yang menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) secara lengkap dapat di unduh pada link berikut.

PP Nomor 21 Tahun 2020 (Unduh)

Demikian aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai PP Nomor 21 Tahun 2020. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan